Arahan tersebut disampaikan Ria Norsan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi bersama Pemerintah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi di Aula Kantor Bupati Sintang, Jumat (20/11/2026).
Rakor tersebut dihadiri Bupati Sintang Gregorius Bala beserta jajaran dan Forkopimda, serta Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa bersama jajaran dan Forkopimda.
Dalam arahannya, Ria Norsan menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan kolaborasi seluruh unsur pemerintah daerah serta Forkopimda untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana yang dapat mengancam keselamatan dan aktivitas masyarakat.
Menurutnya, peningkatan curah hujan harus menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu banjir, angin puting beliung, hingga tanah longsor. Meski demikian, turunnya hujan juga patut disyukuri karena mengakhiri musim kemarau panjang selama sekitar tiga bulan yang sebelumnya memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, termasuk Sintang dan Melawi.
“Di satu sisi kita bersyukur karena hujan sudah turun dan mengakhiri kemarau panjang yang sebelumnya menyebabkan karhutla. Namun, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor,” ujar Ria Norsan.
Selain kesiapsiagaan, Gubernur juga mengingatkan pemerintah kabupaten agar memastikan penggunaan anggaran penanganan karhutla sesuai peruntukan dan petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri.
Ia menegaskan, dana bantuan yang dialokasikan untuk penanganan karhutla tidak boleh dialihkan untuk kegiatan penanganan bencana hidrometeorologi atau Bantingsor.
“Perangkat daerah terkait, seperti BPBD dan bagian keuangan, harus duduk bersama dan memahami juknisnya agar penggunaan anggaran tidak menyalahi aturan. Dana tersebut harus digunakan sesuai peruntukannya dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan penanganan Bantingsor,” tegasnya.
Ria Norsan juga menyampaikan bahwa apabila terdapat skema bantuan lanjutan dari pemerintah pusat untuk penanganan bencana hidrometeorologi, salah satu persyaratannya adalah minimal tiga kabupaten telah menetapkan status siaga bencana.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten terlebih dahulu mengoptimalkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki daerah dalam menghadapi kejadian banjir, tanah longsor, maupun bencana lainnya yang masih dapat ditangani secara mandiri.
“Saya mengimbau agar kita melakukan antisipasi sejak awal agar dampak yang lebih besar maupun korban jiwa dapat dihindari,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menyinggung pengadaan kendaraan pemadam kebakaran (damkar) yang dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan penggunaan anggaran. Dengan alokasi anggaran Rp10 miliar, menurutnya, pemerintah daerah masih dapat membeli unit kendaraan damkar.
Namun, ia menyarankan agar daerah mempertimbangkan kendaraan berukuran lebih kecil sehingga lebih mudah menjangkau wilayah dengan medan sulit maupun akses jalan yang sempit.
Selain penanganan bencana, Ria Norsan juga menekankan pentingnya pemulihan lingkungan pascakarhutla melalui program penghijauan. Upaya tersebut dapat disinergikan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), antara lain melalui penanaman tanaman buah-buahan serta pembagian bibit kepada masyarakat.
Ia mengingatkan agar pemanfaatan lahan bekas terbakar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih luas.
Di sektor kesehatan, Gubernur meminta Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit yang meningkat akibat perubahan musim, khususnya demam berdarah dengue (DBD) dan chikungunya.
Langkah pencegahan perlu diperkuat melalui pemberantasan sarang nyamuk, edukasi kepada masyarakat, serta pelaksanaan fogging sesuai kebutuhan dan rekomendasi petugas kesehatan.
“Saya minta Dinas Kesehatan dan puskesmas menggalakkan upaya pencegahan DBD dan chikungunya. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan rumah agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk,” pesannya.
Menutup arahannya, Ria Norsan mengungkapkan bahwa potensi banjir dan kenaikan muka air mulai terpantau di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, di antaranya Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas. Sementara itu, peningkatan debit air juga mulai terjadi di wilayah hulu Kabupaten Melawi.
Ia berharap pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan pemantauan kondisi wilayah, serta memastikan langkah penanganan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Dengan kesiapan sejak dini, potensi bencana hidrometeorologi diharapkan dapat diantisipasi sehingga risiko kerugian maupun korban jiwa dapat diminimalkan.[SK]
.jpeg)