DPRD Singkawang Soroti Dampak Pemadaman Listrik Massal, Minta PLN Transparan dan Beri Kompensasi

 

Suasana padamnya listrik di Pasar Hongkong Singkawang belum lama ini.SUARASINTANG/SK

Singkawang (Suara Sintang) – Pemadaman listrik massal yang terjadi di Kota Singkawang dalam beberapa hari terakhir menuai sorotan dari DPRD Kota Singkawang. Ketua Komisi II DPRD Kota Singkawang, Harry Sarasati Wedha Sugeng, menilai gangguan pasokan listrik tersebut tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap roda perekonomian daerah.

Menurut Harry, kondisi tersebut telah memicu keluhan dari berbagai kalangan, terutama para pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat terhentinya aktivitas ekonomi.

"Tak sekadar mengganggu aktivitas rumah tangga, kondisi pemadaman listrik di Singkawang juga memukul urat nadi perekonomian daerah dan menyebabkan kerugian finansial bagi para pelaku usaha," ujarnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Terlebih, Kota Singkawang dikenal sebagai kota jasa dan pariwisata yang menjadi salah satu destinasi wisata utama di Kalimantan Barat.

Berdasarkan pantauannya, aktivitas ekonomi di sejumlah pusat perdagangan seperti kawasan Pasar Hongkong mengalami perlambatan. Warung makan, kedai kopi, hingga industri rumahan menghadapi berbagai kendala akibat padamnya listrik dalam waktu yang cukup lama.

Selain penurunan omzet, para pelaku usaha juga harus menanggung kerugian akibat bahan baku makanan yang disimpan di lemari pendingin mengalami pembusukan. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani masyarakat yang menggantungkan usahanya pada pasokan listrik yang stabil.

Harry juga menyoroti dampak lain yang dirasakan masyarakat, mulai dari kerusakan peralatan elektronik rumah tangga hingga terganggunya pemeliharaan hewan yang bergantung pada sistem kelistrikan.

"Peralatan listrik rumah tangga maupun hewan peliharaan yang bergantung pada kelistrikan ikut terdampak. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian finansial yang harus ditanggung masyarakat?" tegasnya.

Ia menilai, di tengah era digitalisasi ekonomi saat ini, pemadaman listrik berkepanjangan tidak hanya membuat lingkungan menjadi gelap, tetapi juga menghentikan transaksi ekonomi masyarakat yang sebagian besar telah bergantung pada perangkat elektronik dan jaringan digital.

Karena itu, Harry mendesak PLN agar bersikap terbuka mengenai penyebab gangguan yang terjadi, mempercepat upaya pemulihan, serta menyusun langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terus berulang.

"Saya meminta PLN Singkawang bersikap transparan, menyampaikan penyebab gangguan kepada masyarakat, serta menghadirkan solusi yang cepat agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Hak-hak konsumen juga harus dipenuhi," katanya.

Harry menegaskan, selama ini masyarakat selalu memenuhi kewajibannya membayar tagihan listrik tepat waktu. Bahkan, keterlambatan pembayaran sedikit saja dapat dikenai denda hingga pemutusan aliran listrik.

Oleh sebab itu, ia menilai sudah sewajarnya apabila PLN juga memenuhi kewajibannya kepada pelanggan ketika pelayanan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Masyarakat Kota Singkawang selalu patuh membayar tagihan listrik setiap bulan. Jadi sudah sepatutnya ketika PLN gagal memberikan hak masyarakat, PLN juga berani memberikan kompensasi atas kerugian ekonomi yang dialami warga," pungkasnya.[SK]