Ria Norsan Tegaskan Komitmen Kalbar Dukung Perdagangan Karbon dan Ekonomi Hijau

 

Gubernur Kalbar Ria Norsan menghadiri penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon dan peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/7/2026). SUARASINTANG/SK

Jakarta (Suara Sintang) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung penguatan tata kelola perdagangan karbon di sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya nasional menghadapi perubahan iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Ria Norsan usai menghadiri penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon dan peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menurut Norsan, peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perdagangan karbon nasional sekaligus mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) Indonesia melalui optimalisasi sektor kehutanan sebagai penyerap karbon utama.

“Kalimantan Barat memiliki potensi hutan yang sangat besar. Kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub membuka peluang menghadirkan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menilai perdagangan karbon bukan hanya instrumen pelestarian lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat sekitar hutan.

“Kami menyambut baik kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub. Ini menjadi instrumen penting untuk mentransformasi cara kita mengelola hutan, bukan hanya menjaga kelestariannya, tetapi juga memberikan nilai ekonomi nyata melalui mekanisme perdagangan karbon yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.

Norsan juga menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat implementasi perdagangan karbon di daerah. Dukungan tersebut mencakup kemudahan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku serta penguatan pengawasan terhadap standar keberlanjutan yang harus dipatuhi seluruh pelaku usaha.

“Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh agar perdagangan karbon dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menandai era baru tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan memiliki daya saing global.

Menurutnya, sektor kehutanan memegang peran penting dalam mendukung pencapaian target E-NDC serta target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.

“Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub bukan sekadar seremoni, melainkan respons nyata pemerintah terhadap tantangan tata kelola karbon yang semakin kompleks. Kita ingin memastikan hutan Indonesia tidak hanya dipandang sebagai sumber kayu, tetapi juga sebagai aset ekonomi hijau yang mampu menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Raja Juli Antoni.

Ia menjelaskan, Indonesia Forestry Carbon Hub dirancang sebagai pusat data digital yang kredibel untuk memantau kinerja penyerapan karbon di seluruh Indonesia. Integrasi data tersebut diharapkan mampu mencegah praktik double counting sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar karbon internasional terhadap kualitas kredit karbon Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Ketahanan Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam membangun sistem perdagangan karbon sektor kehutanan yang dinilai mampu memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Menurut Hashim, Indonesia Forestry Carbon Hub merupakan salah satu program strategis yang menunjukkan hasil nyata dalam waktu relatif cepat berkat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Saya dapat mengatakan bahwa program ini merupakan program yang sangat baik. Keberhasilannya lahir dari kolaborasi lintas kementerian, lintas lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama mewujudkan agenda nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perjalanan membangun sistem perdagangan karbon nasional tidak selalu mudah. Berbagai tantangan, termasuk keraguan dari pasar karbon internasional, sempat dihadapi. Namun, melalui kerja keras dan sinergi seluruh pihak, Indonesia kini mulai memperoleh kepercayaan dunia.

“Masyarakat internasional mulai percaya bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga mampu menghadirkan implementasi nyata. Program ini sangat penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam agenda global penanganan perubahan iklim,” pungkasnya.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, perwakilan kementerian dan lembaga, akademisi, serta pelaku usaha yang berkomitmen mendukung pengembangan perdagangan karbon, transisi energi, dan ekonomi hijau nasional. [SK]