 |
| Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau Waduk Penepat di Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (27/8/2026). SUARASINTANG/SK |
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau langsung kondisi Waduk Penepat, Kamis (27/8/2026). Waduk tersebut menjadi salah satu sumber air alternatif yang diandalkan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, terutama saat musim kemarau ketika intrusi air laut membuat kadar garam Sungai Kapuas meningkat.
Edi mengatakan, kondisi air baku saat ini menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan pelayanan air bersih di Kota Pontianak.
“Kadar garamnya sudah sampai 5.000 miligram per liter lebih. Sementara yang disyaratkan berdasarkan ketentuan kesehatan maksimum 600 miligram per liter, itu pun untuk kebutuhan mandi. Untuk air minum harus di bawah 300 miligram per liter,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, air dari Waduk Penepat dialirkan menuju instalasi PDAM Imam Bonjol melalui jaringan pipa sepanjang sekitar 30 kilometer.
Jika seluruh sistem berfungsi optimal, kapasitas pasokan dari Penepat direncanakan mencapai sekitar 1.000 liter per detik. Namun, saat ini pemanfaatannya masih jauh dari kapasitas tersebut karena infrastruktur waduk dan jaringan pendukung masih dalam proses perbaikan.
“Yang sekarang sedang dipompa ke Imam Bonjol hanya mampu 200 liter per detik karena masih belum optimal,” jelas Edi.
Kondisi itu menjadi perhatian karena kebutuhan produksi air bersih Kota Pontianak mencapai sekitar 2.000 liter per detik yang bersumber dari empat intake, yakni Imam Bonjol, Nipah Kuning, Selat Panjang dan Parit Mayor.
Sementara cakupan pelayanan air bersih di Kota Pontianak telah mencapai sekitar 90,6 persen. Artinya, gangguan terhadap ketersediaan air baku berpotensi berdampak langsung terhadap sebagian besar masyarakat yang bergantung pada layanan perpipaan.
Waduk Penepat memiliki luas sekitar 6,6 hektare. Sementara lahan milik Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa di kawasan tersebut mencapai sekitar 9 hektare.
Saat ini, sejumlah infrastruktur pendukung, termasuk saluran inlet dan outlet, tengah dibenahi oleh Balai Wilayah Sungai Kapuas melalui pembiayaan APBN.
“Infrastruktur outlet maupun inlet sedang dikerjakan perbaikannya oleh Balai Wilayah Sungai Kapuas menggunakan APBN tahun ini sekitar Rp16,6 miliar,” ungkap Edi.
Edi menegaskan, persoalan mendasar yang dihadapi Pontianak bukan hanya kapasitas produksi, tetapi juga ketersediaan sumber air baku yang aman.
Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan lebih kuat untuk memastikan ketersediaan air baku bagi masyarakat.
“Air baku ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, atau daerah dalam hal ini provinsi,” katanya.
Menurut Edi, Pemkot Pontianak melalui Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa juga selama ini membayar retribusi air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Pada 2025, nilai retribusi yang dibayarkan mencapai lebih dari Rp2,4 miliar.
“Kita setiap tahun membayar retribusi air permukaan ke provinsi. Tahun 2025 saja Rp2,4 miliar lebih. Artinya kita membeli air, kita bayar, lalu kita olah dan distribusikan ke masyarakat,” jelasnya.
Edi berharap seluruh pekerjaan perbaikan Waduk Penepat dapat segera diselesaikan agar sumber air tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, terutama ketika Pontianak menghadapi kondisi darurat akibat kemarau dan intrusi air laut.
“Dalam kondisi darurat ini kita berharap bisa cepat selesai dan dievaluasi supaya waduknya berfungsi. Pipa-pipa yang bocor menuju Pontianak juga harus diperbaiki,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Pemkot Pontianak juga mendorong pembangunan satu jalur pipa tambahan berdiameter 800 milimeter.
Penambahan jalur tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pasokan air baku dan mengurangi risiko gangguan pelayanan ketika terjadi kondisi ekstrem.
“Ke depan kita berharap bisa diperjuangkan untuk menambah satu track lagi, 800 milimeter. Ini untuk jangka panjang, supaya kalau darurat seperti ini kita tidak kesulitan,” katanya.
Selain optimalisasi waduk, Edi juga mendorong kajian terhadap pembangunan bendung karet atau infrastruktur pengendali air lainnya di kawasan Sungai Penepat.
Menurutnya, keberadaan sumber air baku di kawasan tersebut memiliki nilai strategis bukan hanya bagi Kota Pontianak, tetapi juga Kabupaten Kubu Raya dan wilayah sekitarnya.
Perwakilan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Novizar Ardiyansyah, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan peningkatan kapasitas Waduk Penepat.
Menurutnya, kapasitas sambungan semestinya dapat mencapai 1.000 liter per detik. Namun, saat ini kemampuan suplai baru sekitar 500 liter per detik karena masih dalam tahap perbaikan.
“Saat ini kami masih menunggu bahan dari Jakarta untuk perbaikan dua pipa. Dalam waktu dekat akan selesai,” katanya.
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyatakan pihaknya siap mengawal langkah Pemkot Pontianak untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan penyediaan air baku.
Menurutnya, persoalan air baku merupakan isu strategis yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
DPRD Kota Pontianak berencana berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI untuk mendorong penguatan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan perbaikan infrastruktur air baku di Penepat.
“Kita minta nanti untuk Komisi V, saya akan bicara dengan Ketua Komisi V dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan untuk membantu yang ada di Penepat ini,” ujarnya.
Satarudin mengatakan pembenahan di kawasan Penepat sudah berjalan, namun dukungan tersebut masih perlu diperkuat. Pemerintah Kota Pontianak juga dapat menyiapkan proposal teknis sebagai dasar untuk mengajukan kebutuhan infrastruktur kepada pemerintah pusat.
“Ini pasti berlanjut. Kami akan kawal bersama Pemerintah Kota Pontianak agar penyediaan air bersih untuk masyarakat bisa lebih aman dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Di tengah kondisi meningkatnya kadar garam air baku, Pemkot Pontianak juga menyiapkan langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan air tawar masyarakat.
Edi mengatakan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa telah menyediakan layanan air tawar gratis di sejumlah titik, antara lain di Kantor Perumda Tirta Khatulistiwa dan booster di kawasan Perumnas III.
Masyarakat dapat membawa galon atau wadah sendiri untuk mengambil air tersebut. Layanan ini diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat dan tidak untuk kepentingan komersial.
“Kalau masyarakat perlu air tawar untuk minum, ini gratis. Bisa membawa galon atau wadah lainnya. Tapi tidak untuk komersil,” ujarnya.
Selain itu, Edi memerintahkan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa menyiapkan mobil tangki untuk mendistribusikan air tawar ke wilayah yang rawan terdampak.
Pemkot Pontianak juga akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kapuas, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat dan instansi terkait untuk memperkuat distribusi air bersih, khususnya bagi kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Saya perintahkan PDAM, dan mudah-mudahan dibantu Balai Wilayah Sungai, Dinas PU Provinsi, untuk menyiapkan mobil tangki mendrop air tawar ke daerah-daerah rawan, khususnya untuk air minum. Gratis,” pungkasnya. [SK]
.jpeg)
.jpeg)
