.jpeg) |
Penyambutan berlangsung di Ruang VIP Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya. Dalam rombongan tersebut turut hadir Anggota Banggar DPR RI Cornelis yang juga merupakan mantan Gubernur Kalimantan Barat periode 2008–2018.
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Kalimantan Barat ini bertujuan membahas kebijakan penerimaan negara serta pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Usai penyambutan di bandara, rombongan kemudian melanjutkan agenda pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan sejumlah pemangku kepentingan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Sekda Kalbar Harisson mengatakan, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Pemprov Kalbar untuk menyampaikan kondisi nyata di daerah sekaligus berbagai kebutuhan pembangunan yang masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui dana transfer.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai kondisi riil di daerah. Kami berharap komunikasi yang terjalin semakin kuat sehingga kebutuhan pembangunan di Kalbar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan APBN,” ujar Harisson.
Harisson menjelaskan, dana transfer dari pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Barat.
Dukungan anggaran tersebut diperlukan untuk berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pelaksanaan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebutkan, Kalimantan Barat memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis dan tantangan pembangunan yang beragam. Karena itu, kebijakan alokasi dana transfer yang tepat sasaran menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Kalimantan Barat memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam. Karena itu, dukungan dana transfer yang tepat sasaran sangat diperlukan agar pemerataan pembangunan dapat terus berjalan dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat,” jelasnya.
Menurut Harisson, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar kebijakan fiskal nasional dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.
Harisson berharap hasil kunjungan kerja Banggar DPR RI dapat memperkuat koordinasi dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
Ia optimistis berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan APBN, khususnya terkait pengalokasian Dana Transfer ke Daerah.
“Kami optimistis berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional. Harapannya, alokasi dana transfer ke daerah ke depan semakin efektif, berkeadilan, dan mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” pungkas Harisson. [SK]
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
