Gubernur Ria Norsan Tegaskan Komitmen Perluas Akses Keuangan Inklusif untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kalbar

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat dalam Virtual Assessment TPAKD Award yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (29/7/2026). SUARASINTANG/SK

Pontianak (Suara Sintang) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus memperkuat akses keuangan yang inklusif sebagai salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan merata hingga ke pelosok wilayah.

Komitmen tersebut disampaikan saat mengikuti Virtual Assessment TPAKD Award 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (29/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Rochma Hidayati, Direktur Utama Bank Kalbar H. Rokidi, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah dan instansi terkait.

Kehadiran seluruh pemangku kepentingan itu menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, regulator, industri jasa keuangan, dan berbagai mitra pembangunan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Dalam paparannya, Norsan menyampaikan apresiasi kepada OJK Kalimantan Barat dan seluruh pihak yang selama ini aktif mendukung percepatan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Menurutnya, TPAKD memiliki peran strategis sebagai wadah kolaborasi yang menjembatani pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi serta inklusi keuangan secara berkelanjutan.

“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses, tetapi juga menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Norsan.

Gubernur menjelaskan bahwa TPAKD Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk sejak tahun 2018 dan terus diperkuat hingga seluruh 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat memiliki TPAKD pada tahun 2022.

Keberadaan TPAKD di seluruh daerah tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih mudah dijangkau masyarakat, termasuk di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan dan keuangan formal.

“Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas inklusi keuangan di Kalimantan Barat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Norsan juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, Kalimantan Barat mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,09, tingkat kemiskinan 5,97 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen, pertumbuhan ekonomi 5,39 persen, serta inflasi yang terkendali pada angka 1,85 persen.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti luasnya wilayah Kalimantan Barat, keterbatasan jangkauan layanan keuangan di daerah terpencil, serta belum meratanya infrastruktur digital.

“Tantangan ini harus dijawab dengan strategi yang adaptif agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan keuangan formal,” ujarnya.

Gubernur menilai Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang besar pada berbagai sektor, mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, pendidikan, kesehatan hingga pengelolaan lingkungan.

Potensi tersebut semakin kuat dengan keberadaan lebih dari 225 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi fokus utama dalam penguatan akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalimantan Barat mencapai 51,95 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Sementara tingkat inklusi keuangan telah mencapai 84,16 persen, menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan layanan keuangan formal oleh masyarakat.

“Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tugas kita adalah memastikan potensi tersebut didukung akses pembiayaan yang memadai, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta literasi keuangan yang baik sehingga UMKM dapat tumbuh, naik kelas, dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah,” tegasnya.

Untuk mempercepat perluasan akses keuangan, TPAKD Kalimantan Barat menetapkan delapan program prioritas pada tahun 2025, yakni:

1. Pemberdayaan UMKM;
2. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR);
3. Perluasan titik akses keuangan;
4. Digitalisasi UMKM;
5. Perlindungan pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan;
6. Edukasi investasi;
7. Optimalisasi program jaminan sosial;
8. Peningkatan literasi keuangan dan business matching.

Seluruh program tersebut dilaksanakan secara terintegrasi di seluruh kabupaten/kota guna memperkuat pemerataan manfaat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengakhiri paparannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa keberhasilan TPAKD merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus memperkuat sinergi dengan OJK, industri jasa keuangan, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai mitra pembangunan lainnya.

“Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat peran TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera,” tutup Norsan. [SK]