.jpeg) |
Hal tersebut disampaikan Krisantus saat membuka secara resmi Rapat Kerja Badan Pengelola Aset Bisnis dan Investasi (BP-ABI) serta Sosialisasi Ikatan Petani dan Peternak Produk Pangan Kalimantan Barat (IP4KB) bersama Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat di Aula Universitas Panca Bhakti Pontianak, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta para petani dan peternak dalam membangun sistem peternakan yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Krisantus mengungkapkan bahwa Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan asal ternak. Hingga saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap komoditas seperti babi, sapi, dan kambing masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Karena itu, menurutnya, peningkatan produksi peternakan lokal harus menjadi perhatian bersama agar Kalbar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil produksi daerah sendiri.
“Kita harus mampu memperkuat produksi ternak daerah agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari Kalimantan Barat sendiri. Hal ini memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Krisantus.
Krisantus menilai pengembangan sektor peternakan tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah produksi, tetapi juga harus dibarengi dengan pembinaan peternak, penyediaan sarana dan prasarana, kemudahan akses permodalan, serta sistem tata niaga yang lebih terintegrasi.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyusun strategi yang komprehensif agar sektor peternakan mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, khususnya para peternak lokal.
Menurutnya, rantai usaha peternakan harus dibangun secara menyeluruh mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran agar peternak mendapatkan keuntungan yang layak dan masyarakat memperoleh produk berkualitas.
“Kita harus menyiapkan sistem yang baik mulai dari produksi, distribusi hingga pemasaran. Dengan begitu, peternak memperoleh keuntungan yang layak dan masyarakat mendapatkan produk yang berkualitas,” ujarnya.
Selain itu, Krisantus mendorong peningkatan kerja sama antardaerah dalam distribusi dan perdagangan ternak. Ia menilai keberadaan fasilitas pendukung seperti karantina hewan menjadi bagian penting untuk memastikan kesehatan ternak sebelum dipasarkan.
Dengan sistem pengawasan yang baik, produk peternakan Kalimantan Barat diharapkan memiliki daya saing lebih tinggi di pasar nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Krisantus juga menyoroti peran strategis Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah sebagai pelabuhan internasional yang dapat mendukung peningkatan daya saing komoditas unggulan daerah.
Menurutnya, konektivitas logistik yang semakin baik melalui Pelabuhan Kijing dapat membuka peluang lebih besar bagi Kalimantan Barat dalam memperluas pasar, termasuk untuk produk pertanian dan peternakan.
“Optimalisasi pelabuhan internasional ini akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk Kalimantan Barat, baik di tingkat nasional maupun internasional,” katanya.
Selain sektor pangan, Krisantus juga mengingatkan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.
Ia menilai masih terdapat potensi penerimaan daerah yang dapat dimaksimalkan melalui penguatan pengawasan, koordinasi lintas instansi, serta tata kelola yang lebih transparan.
Di bidang ketenagakerjaan, Krisantus mengajak dunia usaha agar memberikan ruang lebih luas bagi tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dimiliki.
Menurutnya, lulusan perguruan tinggi di Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah apabila diberikan kesempatan dan ruang pengembangan yang memadai.
Ia berharap investasi yang masuk ke Kalimantan Barat tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mengakhiri sambutannya, Krisantus berharap Rapat Kerja BP-ABI dan Sosialisasi IP4KB dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret serta sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Kami berharap hasil rapat kerja ini dapat disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga menjadi langkah bersama dalam membangun sektor peternakan yang lebih maju, mandiri, berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak serta memperkuat ketahanan pangan daerah,” pungkasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat semakin kuat dalam membangun sektor peternakan yang mandiri serta memperkuat fondasi ekonomi daerah. [SK]
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
