 |
| Angka Lama Sekolah Terhambat, Karolin Lobi Pusat Bangun Sekolah Rakyat di Landak.SUARASINTANG/SK |
Kunjungan yang berlangsung pada Senin (13/7/2026) tersebut dilakukan untuk menyerahkan dokumen usulan sekaligus memastikan kesiapan Kabupaten Landak dalam mendukung realisasi pembangunan Sekolah Rakyat yang diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama anak-anak yang berisiko putus sekolah.
Dalam audiensi tersebut, Karolin menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat Landak yang saat ini masih tergolong rendah dan berdampak pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.
“Jadi kita berharap dengan adanya Sekolah Rakyat, angka lama sekolah di Kabupaten Landak bisa meningkat. Saat ini posisinya baru 7,5 tahun. Jadi IPM kita tidak naik-naik,” ujar Karolin.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Karena itu, berbagai langkah strategis terus dilakukan agar masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu dan yang putus sekolah, memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, Karolin memastikan Kabupaten Landak telah menyiapkan lahan strategis yang berada di kawasan Kota Ngabang untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan tersebut sebelumnya berstatus hutan kota dan telah melalui proses penyesuaian peruntukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ia juga menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk melakukan pematangan lahan sehingga proses pembangunan fisik dapat segera dilaksanakan begitu program mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
Tidak hanya fokus pada kesiapan infrastruktur, Pemkab Landak juga telah menyiapkan calon peserta didik yang nantinya akan menjadi sasaran program Sekolah Rakyat. Upaya tersebut dilakukan melalui program “Gerbang Asa”, yang dirancang untuk menjaring dan mengembalikan anak-anak putus sekolah ke dunia pendidikan.
“Di Landak itu sekolahnya belum masuk usulan, belum dibangun, tapi calon siswanya sudah kami siapkan. Sekarang kami titip di asrama,” ungkapnya.
Karolin menilai langkah tersebut penting agar ketika Sekolah Rakyat mulai beroperasi, peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan sudah siap mengikuti proses pembelajaran.
Selain mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, Karolin juga menyampaikan kebutuhan revitalisasi sejumlah sekolah di wilayah pedalaman yang kondisinya dinilai memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah bangunan sekolah milik Yayasan Katolik Santo Benediktus yang telah berdiri sejak tahun 1984. Sebagian besar bangunan masih menggunakan konstruksi kayu dan saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Karolin berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk rehabilitasi maupun pembangunan kembali fasilitas pendidikan tersebut agar peserta didik di daerah pedalaman dapat belajar dengan aman dan nyaman.
Di akhir audiensi, Karolin juga menyerahkan dokumen kesiapan lahan untuk program pembangunan sekolah terintegrasi yang menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan pendidikan. Konsep ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan pendidikan sekaligus mempermudah akses belajar bagi masyarakat.
Melalui berbagai usulan strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Landak menunjukkan keseriusan dalam menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Dengan dukungan pemerintah pusat, pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah-sekolah pedalaman, serta pengembangan kawasan pendidikan terintegrasi diharapkan mampu mempercepat peningkatan IPM dan membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi generasi muda Landak.[SK]
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
