 |
Besarnya jumlah pelaku usaha perempuan tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak.
“Pelaku UMKM di Kota Pontianak itu 72 persen lebih adalah perempuan. Ini menunjukkan peran perempuan dalam perekonomian Kota Pontianak sangat signifikan,” ujar Edi saat membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) II Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Pontianak, Talkshow dan Gelar Produk UMKM Tahun 2026 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (17/7/2026).
Menurut Edi, perempuan memiliki kontribusi besar dalam berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan di pasar tradisional, usaha kuliner, industri rumahan hingga usaha kaki lima. Tidak sedikit perempuan yang menjalankan seluruh proses usaha secara mandiri, mulai dari produksi, pemasaran hingga pengelolaan keuangan.
Ia menilai karakter perempuan yang teliti, tekun, disiplin, dan konsisten menjadi salah satu faktor penting yang membuat banyak usaha mampu bertahan dan berkembang.
Hal tersebut, kata Edi, terbukti saat masa pandemi Covid-19 ketika ribuan pelaku usaha perempuan di Pontianak memperoleh akses pembiayaan dari Permodalan Nasional Madani (PNM). Tingkat pengembalian pinjaman yang sangat tinggi menunjukkan tingginya tanggung jawab dan keseriusan perempuan dalam mengelola usaha.
“Waktu Covid-19, ada sekitar 19 ribu lebih ibu-ibu di Pontianak yang mendapat pinjaman mulai dari Rp2 juta sampai Rp10 juta, dan 95 persen lebih kembali. Artinya ibu-ibu ini dalam berbisnis benar-benar fokus,” katanya.
Melihat potensi tersebut, Edi mendorong organisasi perempuan pengusaha seperti IWAPI untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam mendampingi dan meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM perempuan.
Menurutnya, organisasi tidak boleh hanya menjadi wadah silaturahmi atau tempat berkumpul semata, tetapi harus mampu menjadi jembatan yang membuka akses usaha, memperluas jaringan kemitraan, serta membantu anggotanya berkembang dan naik kelas.
“Organisasi harus bisa memberikan manfaat yang nyata bagi anggotanya. Membuka peluang, memperluas jaringan, dan membantu UMKM berkembang menjadi usaha yang lebih besar,” ujarnya.
Edi mengungkapkan, salah satu tantangan yang masih dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang aman dan terjangkau. Akibat kurangnya informasi, tidak sedikit pelaku usaha yang akhirnya memanfaatkan pinjaman informal dengan bunga tinggi yang justru memberatkan usaha mereka.
Padahal, lanjutnya, pemerintah bersama lembaga keuangan telah menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan yang lebih ringan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pembiayaan perbankan, layanan Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM), hingga program kemitraan dari berbagai BUMN.
“Kadang-kadang pelaku usaha tidak tahu harus meminjam ke mana. Ada yang ditawari pinjaman, tetapi bunganya luar biasa. Padahal fasilitas KUR ada di perbankan, bahkan ada BUMN yang memberikan permodalan tanpa bunga,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai kekuatan organisasi sangat penting untuk menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dengan berbagai lembaga pendukung, baik pemerintah, perbankan maupun dunia usaha.
“Kekuatan organisasi itu ada di situ. Organisasi bisa menembus batas, membuka komunikasi, audiensi, meminta saran, lalu ditindaklanjuti dengan kerja sama,” tuturnya.
Selain akses permodalan dan jaringan, Edi juga menyoroti pentingnya pengelolaan data anggota yang baik. Menurutnya, organisasi harus memiliki basis data yang lengkap dan terintegrasi agar memudahkan penyusunan program pembinaan maupun akses pembiayaan.
Data tersebut meliputi identitas pelaku usaha, alamat usaha, jenis produk, kapasitas produksi hingga kebutuhan pengembangan usaha. Dengan data yang akurat, lembaga pembiayaan maupun investor akan lebih mudah memberikan dukungan kepada UMKM.
“Harus berbasis data. Misalnya usaha kuliner, siapa pelakunya, di mana alamatnya, jenis usahanya apa. Data seperti ini bisa meyakinkan perbankan dan lembaga pembiayaan,” katanya.
Edi berharap melalui Rakercab II IWAPI Kota Pontianak, lahir berbagai program yang mampu memperkuat kapasitas perempuan pengusaha, memperluas akses pasar dan pembiayaan, serta meningkatkan daya saing UMKM lokal sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak.
Dengan dominasi perempuan yang mencapai lebih dari 72 persen dalam sektor UMKM, Pemerintah Kota Pontianak optimistis perempuan akan terus menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus pilar penting dalam menciptakan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. [SK]
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg){kind=logo}
