 |
| Foto bersama Gubernur Kalbar Ria Norsan dan jajaran Pimpinan DPRD Kalbar usai Rapat Paripurna penyampaian nota penjelasan KUA PPAS 2026. SUARASINTANG/SK |
Pontianak (Suara Sintang) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, penguatan kedua sektor tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat upaya penanganan stunting di Kalimantan Barat.
Hal tersebut disampaikan Ria Norsan seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026), saat menjelaskan arah kebijakan anggaran pemerintah daerah untuk tahun mendatang.
“Tetap kita prioritaskan masalah infrastruktur. Kemudian juga dalam KUA-PPAS 2027 nanti, pendidikan dan kesehatan tetap jadi prioritas utama. Kedua ini yang perlu kita seriuskan karena dari pendidikan dan kesehatan ini salah satu juga menekan angka stunting,” ujar Norsan.
Menurut Norsan, pembangunan pendidikan dan kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada program-program yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Ia menegaskan, pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang memiliki tingkat urgensi tinggi, sementara pembangunan infrastruktur tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan daerah.
“Kedua-duanya itu, kesehatan dan pendidikan, di samping infrastruktur juga. Artinya yang paling urgent pendidikan dan kesehatan, kemudian infrastruktur. Itu yang kita utamakan, kalau yang lain masih bisa kita pertimbangkan,” katanya.
Penetapan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas anggaran tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Barat.
Di sektor pendidikan, perhatian pemerintah diharapkan dapat mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan sehingga masyarakat, khususnya generasi muda, memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik.
Sementara di bidang kesehatan, penguatan pelayanan dasar menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk mendukung pencegahan dan penanganan stunting.
Menurut Norsan, pembangunan manusia harus menjadi perhatian serius karena kualitas pendidikan dan kesehatan akan menentukan daya saing masyarakat Kalimantan Barat ke depan.
Meski pendidikan dan kesehatan ditempatkan sebagai sektor yang lebih mendesak, Norsan memastikan pembangunan infrastruktur tidak akan dikesampingkan.
Infrastruktur tetap diperlukan untuk menunjang mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperlancar akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik.
Dengan arah kebijakan tersebut, Pemprov Kalbar berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia.
Penyusunan KUA-PPAS 2027 nantinya diharapkan mampu menghasilkan komposisi anggaran yang lebih tepat sasaran, dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat serta program yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga terus mendorong agar kebijakan anggaran tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara berimbang, Pemprov Kalbar menargetkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan fondasi yang kuat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat.[SK]
.jpeg)
