 |
| Gubernur Kalbar Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla bersama jajaran instansi terkait dan kepala perangkat daerah secara virtual melalui Zoom Meeting dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026). SUARASINTANG/SK |
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, kondisi karhutla saat ini membutuhkan kewaspadaan tinggi serta sinergi lintas sektor. Penanganan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan TNI-Polri, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla secara virtual melalui Zoom Meeting dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026).
Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dan diikuti jajaran Forkopimda, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI-Polri, BMKG, BNPB serta sejumlah instansi terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Norsan memaparkan perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang disampaikan, luas lahan yang terbakar telah mencapai 28.680,47 hektare dari total kawasan hutan Kalbar sekitar 8,31 juta hektare.
“Yang terbakar sekitar 28.000 hektare. Untuk penanggulangan, kami terus melakukan upaya di lapangan. Kebetulan Pak Kepala BNPB kemarin baru saja datang ke Kalimantan Barat. Jadi kami tetap siaga di lapangan dan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api,” ujar Norsan.
Menurut Norsan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Upaya pemadaman dan pelokalisiran terus dilakukan agar api tidak menjalar ke wilayah lain, khususnya kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Untuk memperkuat penanganan karhutla, Pemprov Kalbar juga telah meminta dukungan BNPB melalui pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Norsan mengatakan dukungan TMC telah tersedia. Namun, pelaksanaannya masih menunggu kondisi awan yang memungkinkan dilakukan penyemaian.
“Kami juga sudah memohon kepada Kepala BNPB untuk mendatangkan TMC. TMC-nya sudah ada, cuma sekarang titik awan belum bisa ditaburi oleh garam,” katanya.
Ia berharap dukungan teknologi tersebut dapat membantu meningkatkan curah hujan sehingga kondisi lahan yang kering dapat segera teratasi dan potensi kebakaran dapat ditekan.
Norsan juga mengingatkan agar kejadian karhutla seperti yang pernah terjadi pada 2019 tidak kembali terulang di Kalimantan Barat.
“Mudah-mudahan dengan kita tetap siaga, kebakaran hutan tidak meluas seperti tahun 2019,” harapnya.
Selain pemadaman, Norsan menegaskan pencegahan menjadi langkah utama dalam mengendalikan karhutla. Masyarakat diminta memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku ketika melakukan pembukaan lahan.
Ia mengingatkan keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Menurut Norsan, regulasi tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran secara terbatas, namun harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
“Kalau seandainya masyarakat mengikuti apa yang ditentukan dalam Perda itu, yang pertama kalau membakar minimal lapor dulu kepada kepala desa. Kemudian sebelum dibakar, ladang yang dua hektare dibuat sekat dulu, sekat parit, dan tidak meninggalkan api sebelum benar-benar padam,” jelasnya.
Ia menekankan, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut penting untuk mencegah api merembet ke lahan lain dan berkembang menjadi karhutla.
“Kalau seandainya itu diikuti aturannya, tidak terjadi kebakaran meluas,” tambahnya.
Dalam penanganan karhutla saat ini, sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya Kabupaten Kubu Raya, Ketapang dan Mempawah.
Wilayah tersebut memiliki kawasan lahan gambut yang cukup luas sehingga tingkat kerawanan kebakaran meningkat ketika memasuki periode cuaca kering.
Norsan meminta seluruh jajaran di wilayah tersebut meningkatkan pemantauan dan memperkuat koordinasi agar setiap indikasi kebakaran dapat segera ditangani.
“Jangan sampai kita lengah. Kita harus tetap siaga dan melakukan pencegahan sejak dini agar api tidak berkembang dan meluas,” tegasnya.
Kewaspadaan terhadap karhutla juga perlu ditingkatkan seiring kondisi musim kemarau yang berlangsung pada Agustus 2026. Kondisi cuaca kering dapat menyebabkan vegetasi dan lahan menjadi lebih mudah terbakar, sementara api juga berpotensi lebih cepat menyebar.
Karena itu, Pemprov Kalbar terus memperkuat sinergi bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, BNPB, BPBD, BMKG, dunia usaha dan masyarakat.
Norsan menegaskan, langkah pencegahan harus dilakukan secara konsisten. Setiap titik api harus segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah agar api tidak muncul dan kalau ada titik api segera ditangani. Kita tidak boleh lengah, karena kondisi kemarau seperti sekarang sangat mudah menyebabkan api meluas,” pungkasnya. [SK]
.jpeg)
