Ekonomi Kalbar Tumbuh 6,14 Persen, APBN Jadi Motor Penggerak Pembangunan dan Kesejahteraan

 

Konferensi Pers Rilis APBN Provinsi Kalimantan Bagian Barat Edisi Juli 2026. SUARASINTANG/SK

Pontianak (Suara Sintang) – Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi berbagai negara, perekonomian Kalimantan Barat justru menunjukkan performa yang menggembirakan. Hingga semester pertama 2026, berbagai indikator ekonomi daerah mencatatkan tren positif, didukung oleh kuatnya peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendorong pembangunan, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat pelayanan publik.

Data menunjukkan ekonomi Kalimantan Barat pada Triwulan I 2026 tumbuh 6,14 persen secara tahunan (year on year/yoy), melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi di daerah terus bergerak dinamis meski dunia masih menghadapi tantangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global.

Selain pertumbuhan ekonomi yang solid, sejumlah indikator makro juga memperlihatkan kondisi yang semakin baik. Inflasi Kalimantan Barat pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,28 persen, masih berada dalam rentang yang terkendali. Di sisi lain, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,97 persen, mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sektor pertanian turut menjadi penopang utama perekonomian daerah. Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat mencapai 176,87, tertinggi di Pulau Kalimantan. Angka tersebut menunjukkan daya beli petani yang semakin kuat serta meningkatnya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani.

Sementara itu, neraca perdagangan Kalimantan Barat masih mencatatkan surplus, menandakan kinerja ekspor yang tetap lebih tinggi dibandingkan impor dan menjadi penopang penting stabilitas ekonomi daerah.

Kinerja ekonomi yang positif tersebut tidak terlepas dari peran APBN sebagai instrumen fiskal yang terus menggerakkan roda pembangunan. Hingga 30 Juni 2026, realisasi Pendapatan Negara di Kalimantan Barat mencapai Rp7,01 triliun atau 41,76 persen dari target, tumbuh signifikan sebesar 25,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di saat yang sama, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp14,15 triliun atau 51,39 persen dari pagu, meningkat 4,77 persen secara tahunan. Kondisi ini menunjukkan pemerintah terus menjaga momentum pembangunan melalui belanja yang produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Penerimaan negara masih didominasi sektor perpajakan yang mencapai Rp6,34 triliun, terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp5,87 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp466,79 miliar. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut menyumbang Rp667,45 miliar atau tumbuh 6,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi pengeluaran, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp5,41 triliun atau 48,26 persen dari pagu, melonjak hingga 54,08 persen secara tahunan. Kenaikan ini didorong antara lain oleh pembayaran gaji dan tunjangan aparatur negara, termasuk Gaji Ketiga Belas ASN, TNI, dan Polri pada Juni 2026.

Belanja barang juga mencapai Rp1,59 triliun, yang digunakan untuk mendukung operasional dan pemeliharaan berbagai infrastruktur strategis, termasuk jaringan jalan dan konektivitas darat. Sedangkan Belanja Modal terealisasi Rp973,59 miliar untuk pembangunan sarana pendidikan, revitalisasi madrasah, hingga pengembangan Program Sekolah Rakyat.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menegaskan bahwa setiap belanja negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap rupiah belanja negara harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, konektivitas, dan layanan dasar menjadi kunci dalam menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain belanja pemerintah pusat, Transfer ke Daerah (TKD) juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Hingga akhir Juni 2026, realisasi TKD mencapai Rp8,73 triliun atau 53,53 persen dari pagu, tumbuh 5,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penyaluran tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,23 triliun, DAK Nonfisik Rp1,11 triliun, Dana BOSP Rp735,04 miliar, Dana Desa Rp376,12 miliar, BOK Puskesmas Rp80,16 miliar, serta DAK Fisik Rp14,85 miliar.

Manfaat transfer tersebut telah dirasakan hingga tingkat desa dan satuan pendidikan. Dana Desa Tahap I telah disalurkan kepada 2.035 desa, sedangkan Tahap II telah menjangkau 322 desa. Di sektor pendidikan, dana BOS telah mendukung kegiatan belajar mengajar bagi 1.099.896 siswa di 7.821 sekolah di Kalimantan Barat.

APBN juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional. Hingga 22 Juli 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 1.009.285 penerima manfaat melalui 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Barat.

Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan program tersebut, Kanwil DJPb Kalimantan Barat bersama BDK Pontianak dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengembangkan aplikasi pelaporan keuangan KAPUAZ.

Sementara itu, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah dimanfaatkan oleh 441.240 masyarakat atau sekitar 7,6 persen dari total sasaran di Kalimantan Barat hingga akhir Juni 2026.

Di sektor pendidikan, Program Sekolah Rakyat terus diperkuat dengan realisasi anggaran mencapai Rp2,89 miliar. Program ini telah berjalan di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang, serta didukung pembangunan sarana pendidikan di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya.

Dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha juga terus berlanjut melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga 30 Juni 2026, KUR telah tersalurkan sebesar Rp2,60 triliun kepada 32.855 debitur, atau mencapai 57,99 persen dari target tahun berjalan.

KUR Mikro menjadi skema yang paling banyak dimanfaatkan dengan nilai penyaluran Rp1,63 triliun kepada 28.971 debitur. Kabupaten Sambas tercatat sebagai daerah dengan penyaluran terbesar, mencapai Rp298,65 miliar.

Selain itu, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah disalurkan sebesar Rp430,99 miliar kepada 3.289 debitur, sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp78,10 miliar kepada 14.170 debitur.

Dengan capaian tersebut, sinergi antara APBN dan APBD terus diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi daerah, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kolaborasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjadi fondasi penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tetap berkelanjutan, inklusif, dan mampu memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. [SK]