Medan (Suara Sintang) – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyuarakan berbagai aspirasi strategis mewakili kota-kota di Kalimantan dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026. Mulai dari keadilan fiskal, pembiayaan kesehatan, hingga pemerataan manfaat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), seluruhnya dinilai menjadi isu penting yang harus mendapat perhatian pemerintah pusat.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berbaur bersama para wali kota yang menghadiri Rakernas XVIII APEKSI 2026.SURASINTANG/SK
Pernyataan tersebut disampaikan Edi dalam rangkaian Rakernas XVIII APEKSI di Medan, Rabu (1/7/2026) malam. Sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Regional Kalimantan, ia menegaskan bahwa berbagai persoalan yang disampaikan bukan hanya mewakili satu daerah, tetapi merupakan suara bersama pemerintah kota di Pulau Kalimantan.
"Ini bukan hanya suara satu kota, tetapi suara bersama kota-kota di Kalimantan yang menghadapi tekanan fiskal, beban pelayanan publik, dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks," ujarnya.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah perlunya kebijakan transfer keuangan daerah dalam APBN yang lebih adil dan proporsional.
Menurut Edi, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kontribusi daerah, luas wilayah, karakteristik perkotaan, serta kebutuhan pelayanan publik dalam menentukan besaran alokasi dana transfer.
Ia menilai selama ini pemerintah daerah dituntut meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, namun belum didukung kapasitas fiskal yang memadai.
"Daerah terus diminta meningkatkan pelayanan, tetapi kemampuan fiskalnya terbatas. Karena itu, kebijakan transfer keuangan harus lebih adil dan berpihak pada kondisi riil daerah," katanya.
Selain itu, Komwil V APEKSI juga mengusulkan penguatan Dana Bagi Hasil (DBH), pemulihan fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta evaluasi formula Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih mencerminkan kondisi perkotaan, termasuk memperhitungkan indeks kemahalan konstruksi, tekanan urbanisasi, dan beban pelayanan publik.
Dalam bidang kesehatan, Edi meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan implementasi Universal Health Coverage (UHC) agar tidak semakin membebani keuangan pemerintah daerah.
"Urusan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tapi skema pembiayaannya harus adil, jangan sampai daerah semakin terbebani," tegasnya.
Ia juga menyoroti rencana penerapan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD mulai 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi riil setiap daerah, termasuk struktur aparatur dan konsekuensi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam forum tersebut, Edi turut menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara harus memberikan dampak yang merata bagi seluruh kota di Kalimantan, bukan hanya daerah yang menjadi penyangga langsung.
Ia berharap pembangunan IKN mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan melalui penguatan konektivitas, logistik, investasi, tenaga kerja, dan sektor usaha di seluruh wilayah Kalimantan.
"Kami ingin pembangunan IKN menjadi peluang bersama, bukan hanya untuk wilayah tertentu. Kota-kota di Kalimantan harus menjadi bagian dari ekosistemnya," ungkapnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Komwil V APEKSI mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, di antaranya peningkatan Jalan Trans Kalimantan, studi pembangunan jalan tol, pengembangan jaringan kereta api, penambahan rute penerbangan, hingga perluasan jaringan telekomunikasi.
Selain persoalan fiskal dan infrastruktur, kota-kota di Kalimantan juga menyoroti kebijakan distribusi energi.
Edi meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan agar pasokan energi tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi daerah.
Di akhir penyampaiannya, Edi berharap seluruh aspirasi yang disampaikan melalui forum nasional APEKSI dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada daerah.
"Kami membawa harapan masyarakat Kalimantan. Keresahan ini harus sampai ke pusat, agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah," pungkasnya.[SK]
.jpeg)
