 |
| tim BPBD Melawi bersama tim satgas Karhutla lainnya terus berjibaku memadamkan api yang terjadi di sejumlah wilayah di kabupaten Melawi. SUARASINTANG/SK |
Penanganan Karhutla dilakukan Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama unsur terkait. Namun, luasnya wilayah terdampak dan kondisi medan yang sulit membuat upaya pemadaman membutuhkan dukungan lebih besar, khususnya dari pemerintah pusat.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Melawi, Rahmad Mauludin, mengatakan pemerintah daerah telah berupaya maksimal untuk menangani Karhutla sekaligus mengantisipasi ancaman kekeringan yang menyertai musim kemarau.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi bukan hanya berkaitan dengan kesiapan personel, tetapi juga keterbatasan peralatan, kendaraan operasional dan anggaran untuk mempercepat penanganan di lapangan.
“Pemerintah daerah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah Karhutla di Kabupaten Melawi. Tetapi kalau dukungan dari pemerintah pusat lambat, tentu penanganan Karhutla dan ancaman kekeringan di Kabupaten Melawi akan sulit dilakukan secara cepat,” ujar Rahmad Mauludin.
Ia mengungkapkan, kondisi tersebut semakin berat karena pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap dituntut mampu memberikan respons cepat terhadap bencana yang terjadi di wilayah cukup luas.
Karena itu, BPBD Melawi berharap pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat segera memberikan dukungan nyata berupa sarana, prasarana dan kendaraan operasional untuk memperkuat penanganan Karhutla.
Rahmad mengatakan, dukungan tersebut sangat dibutuhkan mengingat karakteristik Karhutla di Melawi tidak selalu mudah ditangani. Jauhnya lokasi titik api, kondisi medan serta keterbatasan sumber air menjadi kendala yang harus dihadapi petugas.
“Luasnya Karhutla yang melanda Kabupaten Melawi tentu memerlukan dukungan sarana dan prasarana serta pendanaan juga dari pusat,” tegas Rahmad saat diwawancarai Jurnalis Suara Kalbar, Sabtu (15/8/2026), usai kegiatan penanganan Karhutla di Desa Nanga Kayan.
Rahmad menambahkan, persoalan yang dihadapi petugas di lapangan cukup kompleks. Selain sulitnya menjangkau lokasi kebakaran, sejumlah peralatan dasar untuk pemadaman juga masih terbatas.
“Kita masih sangat kekurangan sarana dan prasarana lapangan, seperti selang pemadam, mesin jinjing pemadam, mobil tangki air hingga safety tim di lapangan seperti masker, dan lainnya,” bebernya.
Keterbatasan tersebut berpotensi memperlambat proses pemadaman apabila titik api kembali bermunculan di lokasi berbeda. Terlebih, kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menjalar dan menyulitkan proses pendinginan.
Menurut Rahmad, Karhutla di Melawi juga tidak hanya menimbulkan persoalan asap dan lahan terbakar. Musim kemarau turut meningkatkan ancaman berkurangnya ketersediaan air, yang pada akhirnya dapat memperumit proses pemadaman.
Karena itu, penanganan Karhutla dinilai membutuhkan kerja bersama lintas sektor dan lintas pemerintahan. Dukungan dari pemerintah pusat menjadi penting untuk memperkuat kemampuan daerah dalam merespons bencana secara cepat.
Meski menghadapi keterbatasan, petugas gabungan di lapangan tetap berupaya mencegah api meluas. Di tengah kepulan asap dan hamparan lahan yang menghitam, petugas mengarahkan selang air ke titik-titik yang masih mengeluarkan asap.
Proses pendinginan juga dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bara api tidak kembali menyala dan memicu kebakaran baru.
Rahmad menegaskan, penanganan Karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah daerah. Ketika luas lahan terbakar meningkat dan kondisi kemarau semakin menguat, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan seluruh unsur terkait.
“Karhutla bukan persoalan satu daerah semata. Ketika luasan lahan terbakar terus bertambah dan musim kering semakin menguat, kebutuhan akan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi semakin mendesak,” ujarnya.
BPBD Melawi berharap dukungan BNPB dapat segera direalisasikan, baik dalam bentuk peralatan pemadaman, kendaraan operasional maupun pendanaan. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas daerah sehingga upaya penanganan Karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
“Pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan penanganan sesuai kemampuan yang ada. Namun, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar perjuangan memadamkan Karhutla tidak menjadi beban daerah seorang diri,” pungkas Rahmad.[SK]
