 |
| Wabup Sintang Audiensi ke BNPP RI, Dorong Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan. SUARASINTANG/SK |
Audiensi dipimpin Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny. Ia didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sintang Indra Subekti, Wakil Ketua DPRD Sintang Yohanes Rumpak, Anggota DPRD Sintang Toni dan Nikodimus, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang M. Mardyanto serta perwakilan Bappeda Kabupaten Sintang.
Rombongan Pemkab Sintang diterima Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman bersama jajaran deputi di lingkungan BNPP RI.
Dalam pertemuan tersebut, Florensius Ronny menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan strategis pembangunan kawasan perbatasan yang dinilai membutuhkan perhatian serta dukungan lebih kuat dari pemerintah pusat.
“Kami datang untuk menyampaikan secara langsung harapan dan aspirasi Pemerintah Kabupaten Sintang bersama masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Kami berharap pembangunan di kawasan perbatasan dapat dipercepat dan mendapat dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat,” ujar Florensius Ronny.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu memperkuat konektivitas, pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi serta berbagai aspek sosial masyarakat agar kawasan perbatasan benar-benar menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia menegaskan, percepatan pembangunan kawasan perbatasan juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019. Karena itu, Pemkab Sintang berharap perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan perbatasan di wilayah Sintang dapat terus ditingkatkan.
“Kami berharap perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang dapat semakin diperkuat,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Sintang menyampaikan sejumlah usulan strategis yang dinilai penting untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik. Keberadaan PLBN tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan pelayanan masyarakat di kawasan perbatasan.
Pemkab Sintang juga mengusulkan peningkatan ruas jalan paralel perbatasan, termasuk mendorong peningkatan status sejumlah ruas jalan di kawasan perbatasan menjadi jalan nasional.
Selain itu, peningkatan akses Jalan Simpang Nanga Merakai–Pintas Keladan turut menjadi perhatian. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk membuka konektivitas antarkawasan sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Tidak hanya jalan, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan jaringan telekomunikasi dan listrik di kawasan perbatasan. Ketersediaan infrastruktur tersebut dinilai sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung aktivitas ekonomi serta membuka akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan informasi.
Pemkab Sintang juga mengusulkan pembangunan sejumlah sarana pemerintahan, seperti gedung kantor desa, rumah dinas camat dan fasilitas pemerintahan lainnya. Fasilitas tersebut dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan pemerintahan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Florensius Ronny menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur semata. Setiap program yang dijalankan harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Pemkab Sintang juga mendorong dukungan terhadap pengembangan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan perbatasan.
Menurutnya, terbukanya akses infrastruktur harus diikuti dengan penguatan ekonomi masyarakat sehingga warga perbatasan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Kami memohon agar dukungan dan alokasi anggaran dari BNPP RI untuk kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan. Masyarakat perbatasan membutuhkan kehadiran negara melalui pembangunan yang nyata, baik infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan,” harapnya.
Ia mengatakan, Pemkab Sintang bersama DPRD Sintang akan terus memperjuangkan kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat.
Upaya tersebut dinilai penting karena kawasan perbatasan memiliki posisi strategis, bukan hanya dari sisi geografis dan keamanan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.
“Perbatasan adalah wajah terdepan negara. Karena itu, pembangunan kawasan perbatasan harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin masyarakat di perbatasan merasakan kehadiran negara dan memperoleh akses pembangunan yang layak seperti masyarakat di wilayah lainnya,” pungkas Florensius Ronny.
Pemkab Sintang berharap aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat menjadi perhatian BNPP RI dan pemerintah pusat sehingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan dapat segera diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan.[SK]
