![]() |
| Pemprov Kalbar Ikuti Pidato Kenegaraan HUT ke-81 RI, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah. SUARASINTANG/SK |
Agenda kenegaraan tersebut diikuti secara daring dari Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (14/8/2026). Gubernur Kalbar Ria Norsan hadir bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, Sekretaris Daerah Kalbar, jajaran Forkopimda, serta pimpinan perangkat daerah.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan berbagai capaian pemerintah selama 21 bulan kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
Presiden menyebut, selama 663 hari pemerintahan, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah diputuskan dan dijalankan untuk menangani berbagai persoalan bangsa, termasuk sejumlah persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” kata Prabowo.
Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut lahir dari keberanian mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta semangat gotong royong seluruh elemen bangsa.
Prabowo juga menegaskan kembali sumpah yang diucapkannya ketika dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Sumpah tersebut menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang tidak memilihnya.
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden menyampaikan empat pedoman utama, yakni menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga kepentingan inti nasional, menyelesaikan kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta memastikan setiap kebijakan berorientasi pada kepentingan rakyat dan generasi mendatang.
Namun, Presiden mengakui masih terdapat berbagai persoalan yang harus diselesaikan. Ia juga menegaskan bahwa belum seluruh janji pemerintah dapat dituntaskan.
“Belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum,” tegasnya.
Sidang Tahunan MPR RI tersebut menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan laporan mengenai berbagai kebijakan yang telah dijalankan, capaian pembangunan yang mulai dirasakan masyarakat, sekaligus berbagai pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pemerintah.
Menanggapi pidato kenegaraan Presiden, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar untuk terus menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional.
Menurutnya, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus meningkatkan kontribusi daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
“Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini harus kita jadikan momentum strategis untuk memperkuat persatuan, mengoptimalkan potensi daerah, serta mengawal setiap arah kebijakan nasional agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Kalimantan Barat,” ujar Ria Norsan.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, stabilitas keamanan, serta mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah.
Ria Norsan menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar berbagai program nasional dapat diterapkan secara efektif dengan menyesuaikan kebutuhan, karakteristik, dan potensi yang dimiliki Kalimantan Barat.
“Dengan kebersamaan dan sinergi yang kuat, kita optimistis Kalimantan Barat dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil dan makmur,” katanya.
Ia berharap momentum kemerdekaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh komponen bangsa untuk terus memperkuat komitmen membangun Indonesia secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Khusus bagi Kalimantan Barat, semangat tersebut diharapkan diwujudkan melalui penguatan sinergi pusat dan daerah, optimalisasi potensi lokal, serta kebijakan pembangunan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalbar. [SK]
