 |
| Dialog antara Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan massa mahasiswa yang menggelar aksi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berlangsung panas di depan Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (3/9/2026). SUARASINTANG/SK |
Ketegangan terjadi ketika Norsan mempertanyakan sejauh mana keterlibatan mahasiswa dalam penanganan karhutla secara langsung di lapangan. Pertanyaan tersebut disampaikan saat gubernur berdialog dengan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Kalbar Merdeka.
“Mahasiswa ada turun?” tanya Norsan kepada massa aksi.
“Sudah, Pak. Kami sudah turun,” jawab mahasiswa.
Norsan kemudian kembali memastikan apakah mahasiswa benar-benar terlibat dalam upaya pemadaman api di sejumlah lokasi karhutla.
“Memadamkan api?” tanyanya.
Massa aksi menegaskan bahwa mereka telah turun langsung membantu penanganan karhutla selama tiga hingga empat hari terakhir. Mereka mengaku ikut terlibat dalam aktivitas di lapangan di tengah kondisi kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Perdebatan kemudian semakin memanas setelah salah seorang peserta aksi menilai aktivitas mahasiswa dalam penanganan karhutla semestinya diketahui pemerintah, terutama melalui pemberitaan dan media sosial.
“Bapak kurang lihat media sosial, Pak,” ujar salah seorang peserta aksi.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar penanganan karhutla di Kalimantan Barat dilakukan lebih serius dan melibatkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Koordinator Aliansi Kalbar Merdeka, Syahrifal Muhrin, meminta pemerintah pusat mengambil langkah lebih tegas menyikapi karhutla yang masih melanda sejumlah wilayah Kalbar.
“Kami ingin menuntut hari ini pemerintah pusat tegas, Pak. Kami mau bencana ini menjadi nasional, Pak,” kata Syahrifal.
Ia menyebut masyarakat dan relawan yang berada di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam melakukan pemadaman. Persoalan yang paling dirasakan antara lain sulitnya memperoleh sumber air, keterbatasan peralatan hingga kebutuhan logistik bagi para relawan.
“Kita di sini semuanya kesulitan, Pak. Akses air yang pertama untuk memadamkan api. Kemudian alat. Kemudian logistik dan segala macamnya,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan massa, Norsan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat karhutla. Status tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi dan penanganan kebakaran di berbagai wilayah.
“Hari ini kita menetapkan Kalimantan Barat status siaga darurat,” ujar Norsan.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Kalbar Merdeka juga menyampaikan sejumlah tuntutan lainnya. Mahasiswa meminta pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan Barat sebagai bencana nasional agar dukungan penanganan dari pemerintah pusat dapat diperkuat.
Mereka juga mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni segera memberikan solusi konkret terhadap persoalan karhutla, termasuk memperkuat langkah mitigasi dan penanganan di wilayah yang terdampak.
Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang dinilai lalai dalam pengelolaan maupun pengawasan lahan. Mereka juga mendesak aparat mengusut tuntas pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, terkait rencana kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kalimantan Barat, Norsan mengatakan pemerintah daerah masih menunggu kedatangan menteri untuk melihat langsung kondisi karhutla sekaligus menyerahkan bantuan yang dibutuhkan dalam penanganan di lapangan.
Namun, rencana kedatangan tersebut terkendala kondisi cuaca dan jarak pandang yang tidak memungkinkan pesawat mendarat di Bandara Supadio.
Kondisi tersebut membuat agenda kedatangan Menteri Kehutanan ke Kalimantan Barat harus menyesuaikan situasi penerbangan. Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat tetap dapat segera direalisasikan untuk memperkuat penanganan karhutla yang masih menjadi perhatian serius di Kalbar. [SK]
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
