Hotspot Karhutla Kalbar Melonjak, Menhut Dan Kepala BNPB Segera Ke Pontianak

 

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan tren titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meningkat. Padahal, sebelumnya tren hotspot di enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla nasional sempat mengalami penurunan. Kondisi terbaru membuat Kalbar dan Kalteng kembali menjadi fokus utama pemerintah. SUARASINTANG/SK

Pontianak (Suara Sintang) – Pemerintah kembali menempatkan Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai prioritas utama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional.

Hal itu menyusul kembali meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di kedua provinsi tersebut setelah sebelumnya sempat menunjukkan tren penurunan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan peningkatan hotspot di Kalbar dan Kalteng menjadi perhatian serius pemerintah karena kedua wilayah tersebut kembali menunjukkan kenaikan dibandingkan periode sebelumnya.

“Setelah kemarin semua enam provinsi yang prioritas trennya turun, tetapi hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat. Artinya, prioritas utama sekarang ini secara nasional tetap Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” ujar Antoni seusai meninjau penanganan karhutla di Jambi, Rabu (2/9/2026).

Untuk memperkuat langkah penanganan di lapangan, Antoni menyebut dirinya bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto akan bertolak ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait dalam menghadapi meningkatnya ancaman karhutla.

Di Pontianak, keduanya dijadwalkan bertemu dengan Gubernur Kalimantan Barat, kapolda, pangdam, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

“Oleh karena itu besok, kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Pak Gubernur, kapolda, pangdam ya, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi,” jelas Antoni.

Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan karhutla kembali berjalan secara terpadu. Pemerintah juga akan mengevaluasi berbagai langkah yang telah dilakukan sekaligus menyusun strategi untuk menekan peningkatan titik panas.

Antoni menegaskan pemerintah akan mendorong penurunan jumlah hotspot maupun fire spot yang telah melalui proses verifikasi.

“Dan memastikan kembali, mendorong kembali agar angka baik itu apa namanya hotspot maupun fire spot yang sudah diverifikasi dapat turun. Jadi dua itu ya yang masih jadi masalah,” tegasnya.

Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan dengan cut off 1 September 2026, peningkatan hotspot paling signifikan terjadi di Kalimantan Barat.

Jumlah titik panas di Kalbar melonjak dari sebelumnya 273 titik menjadi 859 titik. Sementara di Kalimantan Tengah, hotspot meningkat dari 253 titik menjadi 623 titik.

Kenaikan juga tercatat di sejumlah provinsi lain yang masuk dalam wilayah prioritas penanganan karhutla. Sumatera Selatan, misalnya, mengalami peningkatan dari 20 menjadi 89 titik hotspot.

Kalimantan Selatan juga naik dari 22 menjadi 73 titik. Sementara itu, Riau masih tercatat nol titik dan Jambi mengalami peningkatan dari nol menjadi empat titik hotspot.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla masih belum sepenuhnya terkendali. Pemerintah pun diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut dan kawasan yang mudah terbakar.

Antoni juga mengingatkan seluruh pihak untuk mewaspadai kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah puncak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada September 2026.

“Puncak El Nino diperkirakan September,” kata Antoni.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat koordinasi, mempercepat mitigasi, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi munculnya titik-titik kebakaran baru.

Penurunan hotspot dan fire spot yang telah diverifikasi, kata Antoni, akan terus menjadi salah satu indikator penting yang dipantau pemerintah dalam mengevaluasi keberhasilan penanganan karhutla secara nasional.

Dengan meningkatnya hotspot di Kalbar hingga 859 titik, kunjungan Menhut dan Kepala BNPB ke Pontianak menjadi momentum penting untuk menyatukan kembali langkah pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait dalam menekan ancaman karhutla di Kalimantan Barat. [SK]