 |
| Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan meninjau instalasi pengolahan air bersih yang disiapkan PMI Kalbar di kawasan TMP Patria Jaya, Kubu Raya, Selasa (22/9/2026). SUARASINTANG/SK |
Dalam peninjauan tersebut, Krisantus didampingi jajaran Pengurus PMI Kalbar serta Pimpinan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I). Ia melihat langsung proses pengolahan air baku melalui sejumlah tahapan penyaringan hingga menghasilkan air yang lebih jernih dan dapat dimanfaatkan masyarakat.
Meski telah melalui proses pengolahan, air tersebut tetap harus dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.
Krisantus mengapresiasi langkah PMI Kalbar yang memperluas perannya dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, PMI selama ini lebih dikenal melalui pelayanan donor dan penyediaan darah, tetapi kini turut mengambil bagian dalam penyediaan air bersih, khususnya dalam kondisi darurat.
“Pertama, saya mengapresiasi PMI yang sudah melakukan ekspansi. Selama ini kalau kita mendengar PMI, yang terbayang adalah urusan darah. Orang kekurangan darah, rumah sakit membutuhkan darah, pasien membutuhkan darah, semuanya menghubungi PMI,” tuturnya.
Ia menilai penyediaan air bersih yang dilakukan PMI merupakan bentuk inovasi dalam merespons kebutuhan masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat.
“Tetapi kali ini bukan hanya darah. PMI juga menyediakan air bersih. Ini sebuah inovasi yang luar biasa dan patut kita apresiasi,” ucapnya.
Krisantus menjelaskan, air baku yang telah melalui proses pengolahan kemudian ditampung dalam tangki dan dimuat ke truk untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Hari ini saya juga melepas air yang sudah dilakukan pengolahan. Airnya sudah jernih dan layak digunakan masyarakat, dengan catatan sebelum dikonsumsi harus dimasak terlebih dahulu,” jelasnya.
Namun, Krisantus menegaskan distribusi air bersih dalam kondisi darurat tidak dapat menjadi solusi permanen. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi persoalan air payau yang berulang di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
“Bencana seperti ini terjadi hampir setiap tahun. Walaupun tidak selalu separah sekarang, tetapi persoalan air payau tetap terjadi,” tegasnya.
Ia mengatakan kondisi air yang berubah menjadi payau dan terasa asin tidak hanya mengganggu kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga dapat berdampak terhadap berbagai peralatan rumah tangga.
“Kalau sekarang airnya terasa asin. Biasanya mungkin tidak terlalu asin seperti sekarang. Tetapi jelas berdampak kepada masyarakat, termasuk peralatan rumah tangga, mesin, pompa dan peralatan lainnya yang bisa menjadi lebih cepat rusak,” jelasnya.
Karena itu, Krisantus meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalimantan Barat segera melakukan kajian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional.
Menurutnya, pembangunan SPAM regional dapat menjadi salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih secara lintas wilayah, khususnya bagi daerah yang berulang kali menghadapi persoalan air payau.
“Kedepan saya meminta kepada Bapperida, yang tadi juga hadir, untuk segera membuat pengkajian bagaimana kita bisa memprogramkan satu SPAM regional yang dapat melayani beberapa kabupaten untuk menyediakan air bersih,” pintanya.
Ia menegaskan kajian tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar persoalan air bersih tidak terus-menerus ditangani melalui langkah darurat setiap tahun.
“Ini harus segera kita lakukan. Tidak bisa lagi menunggu-menunggu, karena persoalan ini terjadi setiap tahun,” tegasnya.
Krisantus juga menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong dukungan terhadap pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih.
“Saya siap mendampingi, menemui kementerian di pemerintah pusat untuk memperjuangkan persoalan yang terjadi setiap tahun ini,” terangnya.
Ia berharap kebijakan dan anggaran pemerintah tidak hanya diarahkan untuk penanganan ketika krisis air terjadi, tetapi juga difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mampu memberikan solusi jangka panjang.
“Daripada setiap tahun kita hanya mengeluarkan anggaran untuk penanganan, kenapa kita tidak mencari solusi jangka panjang untuk penyediaan air bersih, air yang tidak payau bagi masyarakat,” tutupnya.
Peninjauan instalasi pengolahan air bersih PMI tersebut sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PMI dan BWSK I dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Persoalan air payau yang berulang kini menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk mendorong pembangunan SPAM regional. Dengan sistem penyediaan air yang lebih terintegrasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat diharapkan dapat ditangani secara berkelanjutan dan tidak hanya mengandalkan distribusi bantuan ketika kondisi darurat. [SK]
