.jpeg) |
| Rapat Koordinasi (Rakor) Karhutla yang digelar di Lanud Supadio, Pontianak, Jumat (4/9/2026). SUARASINTANG/SK |
Penguatan strategi penanganan Karhutla menjadi salah satu hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Karhutla yang digelar di Lanud Supadio, Pontianak, Jumat (4/9/2026). Rakor tersebut dihadiri Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan serta sejumlah unsur terkait.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan, OMC akan menjadi salah satu strategi yang dimaksimalkan pemerintah dalam beberapa hari ke depan. Langkah tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan yang terpantau di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Berdasarkan data BMKG, potensi awan hujan diperkirakan muncul pada 4 hingga 8 September 2026. Potensi tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu membasahi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi, terutama kawasan lahan gambut.
“Dalam hal ini, pihak Kementerian Kehutanan bersama BNPB dan instansi terkait menginstruksikan agar potensi awan hujan ini dimanfaatkan secara maksimal untuk pembasahan tinggi muka air tanah di lahan gambut, sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini,” ujar Raja Juli.
Selain OMC, pemerintah juga meningkatkan operasi pemadaman melalui udara atau water bombing. Strategi tersebut dinilai penting untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit ditangani menggunakan operasi darat.
Dukungan armada udara juga akan diperkuat. Salah satunya melalui bantuan tiga pesawat Chinook dari Pasukan Bela Diri Jepang yang dijadwalkan tiba pada Rabu mendatang.
Armada tersebut nantinya dapat diarahkan ke sejumlah lokasi prioritas yang membutuhkan penanganan cepat, termasuk kawasan Danau Sentarum di wilayah perbatasan Indonesia dengan Serawak, Malaysia.
Penguatan operasi udara diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke kawasan hutan dan lahan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Di sisi darat, penanganan Karhutla melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, BPBD hingga relawan. Sinergi antarlembaga tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan respons terhadap titik api dapat dilakukan secara cepat.
Pemerintah juga akan melakukan pemetaan secara lebih detail hingga tingkat kabupaten dan kecamatan. Pemetaan tersebut diperlukan untuk menghitung kebutuhan personel dan peralatan berdasarkan tingkat ancaman serta karakteristik masing-masing wilayah.
“Ke depan akan dilakukan mapping secara lebih detail per kabupaten/kecamatan untuk menghitung kebutuhan personel secara presisi, mulai dari kebutuhan personel TNI, Polri, BPBD, hingga Manggala Agni sehingga distribusi kekuatan di lapangan menjadi lebih tepat sasaran,” jelas Raja Juli.
Dengan pemetaan tersebut, pengerahan personel dan peralatan diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, bukan semata berdasarkan perkiraan umum.
Kawasan gambut juga mendapat perhatian khusus karena karakteristik kebakaran di lahan gambut berbeda dengan kebakaran di permukaan tanah. Api dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan sehingga bara masih berpotensi muncul kembali meskipun api di permukaan telah dipadamkan.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan pendekatan melalui teknik peat injection atau penyuntikan gambut. Metode tersebut diarahkan untuk membantu pembasahan lapisan gambut secara lebih menyeluruh sehingga bara api di bawah permukaan dapat dikendalikan.
Upaya pembasahan kawasan gambut juga diperkuat melalui OMC dengan memanfaatkan potensi hujan yang diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Namun, penanganan Karhutla tidak hanya mengandalkan operasi pemadaman. Pemerintah juga menempatkan penegakan hukum sebagai bagian penting untuk mencegah terjadinya pembakaran secara berulang.
Raja Juli menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran, baik perorangan maupun korporasi.
Sebagai bagian dari upaya memberikan efek jera, lahan yang terbakar akan diberi garis pengaman atau police line/forest line dan tidak diperbolehkan untuk ditanami dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah pemanfaatan kembali lahan yang telah terbakar dengan cara-cara yang berpotensi memicu kebakaran berulang.
Di sisi lain, pemerintah menilai perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan Karhutla. Masyarakat diminta menghentikan praktik pembakaran lahan secara sembarangan, termasuk pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Saya harap tradisi membakar lahan secara sembarangan, membuka lahan dengan cara mudah dan murah, serta kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan di dekat lahan kering harus dihentikan demi keselamatan bersama,” pungkas Raja Juli.
Dukungan anggaran juga disiapkan untuk memperkuat penanganan Karhutla di Kalimantan Barat. Dalam rakor tersebut disampaikan adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kehutanan sebesar Rp5,5 miliar yang diperuntukkan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sementara dukungan anggaran operasional lainnya akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama BNPB dan DPR RI, terutama untuk memperkuat sarana dan prasarana penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Melalui kombinasi operasi udara, operasi darat, pembasahan kawasan gambut, penegakan hukum serta edukasi masyarakat, pemerintah berharap penanganan Karhutla di Kalimantan Barat dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur dan tepat sasaran.
Strategi terpadu tersebut juga diarahkan untuk menekan risiko kebakaran berulang serta mencegah meluasnya dampak Karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan dan aktivitas sosial ekonomi di Kalimantan Barat. [SK]
.jpg)
.jpg)
.jpg)
