.jpeg) |
| Pemkab Melawi Gelontorkan BTT Rp600 Juta untuk Penanganan Karhutla, BPBD: Dukungan Diberikan Bertahap. SUARASINTANG/SK |
Dukungan anggaran tersebut disalurkan secara bertahap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi dengan menyesuaikan kebutuhan serta perkembangan kondisi karhutla di wilayah tersebut.
Kepala BPBD Kabupaten Melawi, Daniel, mengatakan BTT untuk penanganan karhutla telah diberikan dalam dua tahap dengan total Rp600 juta.
“Dukungan BTT untuk penanganan Karhutla sampai saat ini sudah diberikan dalam dua tahap dengan total Rp600 juta,” ujar Daniel kepada jurnalis Suarakalbar.co.id, Selasa (1/9/2026).
Pada tahap pertama, Pemkab Melawi mengalokasikan BTT sebesar Rp200 juta. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam operasi penanganan karhutla.
Dana itu antara lain digunakan untuk mendukung insentif personel Satgas yang bertugas di lapangan, konsumsi, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dan mesin operasional, hingga pengadaan selang mesin pemadam untuk mengganti peralatan yang telah rusak atau tidak layak digunakan.
“Anggaran tahap pertama kita prioritaskan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak agar personel tetap bisa bergerak dan peralatan pemadaman yang rusak dapat segera diganti,” jelasnya.
Namun, seiring meningkatnya intensitas serta meluasnya cakupan penanganan karhutla, kebutuhan operasional di lapangan ikut bertambah. Pemkab Melawi kemudian kembali memberikan dukungan BTT tahap kedua sebesar Rp400 juta.
Daniel menjelaskan, anggaran tahap kedua tersebut digunakan untuk memperkuat operasi Satgas secara lebih luas, termasuk mendukung kebutuhan personel dan relawan yang jumlahnya terus bertambah.
Selain itu, dana tersebut menopang operasional penanganan di tingkat kecamatan, konsumsi, BBM serta perawatan dan servis kendaraan operasional yang terus digunakan untuk mobilisasi pemadaman.
“Ketika titik penanganan bertambah dan operasi harus bergerak sampai ke kecamatan serta lokasi-lokasi yang cukup jauh, kebutuhan operasional otomatis meningkat,” katanya.
Menurut Daniel, penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan peralatan pemadam. Seluruh rangkaian operasi di lapangan juga membutuhkan dukungan logistik dan mobilisasi yang memadai.
Wilayah Kabupaten Melawi yang cukup luas dengan lokasi kebakaran yang tersebar membuat pergerakan personel maupun peralatan membutuhkan dukungan biaya yang tidak sedikit.
“Yang harus digerakkan bukan hanya alat pemadam. Ada personel, relawan, kendaraan, mesin pompa, BBM, konsumsi, perawatan sarana, komunikasi hingga transportasi,” ungkapnya.
Penanganan karhutla di Melawi juga melibatkan berbagai unsur lintas sektor. Mulai dari BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, pemadam kebakaran, TAGANA, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, relawan hingga masyarakat.
“Karena itu, ketika skala kebakaran meningkat, kebutuhan dukungan operasional juga ikut meningkat,” katanya.
Daniel menyebut dukungan anggaran tersebut menjadi bentuk perhatian Pemkab Melawi terhadap penanganan bencana, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, keselamatan masyarakat dan penanganan bencana tetap menjadi sektor yang membutuhkan dukungan, sehingga alokasi anggaran harus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Peningkatan dukungan dari Rp200 juta pada tahap pertama menjadi Rp400 juta pada tahap kedua juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan aktual dalam operasi penanganan karhutla.
“Penanganan bencana itu dinamis. Kebutuhan di awal tentu berbeda dengan ketika kondisi semakin berkembang. Karena itu dukungan anggaran juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah,” ujarnya.
Daniel menegaskan, Pemkab Melawi tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi karhutla. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah pusat, TNI-Polri, Manggala Agni, dunia usaha, pemerintah desa dan kecamatan, relawan serta masyarakat terus dilakukan.
“Karhutla bukan persoalan satu organisasi atau satu instansi. Ini merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan koordinasi, komando serta dukungan dasar operasional dapat berjalan. Namun, keberhasilan pengendalian karhutla tetap bergantung pada keterlibatan seluruh unsur yang berada di lapangan.
Terkait penggunaan anggaran, Daniel memastikan pengelolaan BTT dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga tetap menjadi bagian penting dalam penggunaan anggaran penanganan bencana.
“Prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi bagian penting dalam penggunaan anggaran,” katanya.
Daniel menjelaskan, angka Rp600 juta tersebut merupakan dukungan BTT yang diberikan kepada BPBD secara bertahap. Sementara penanganan karhutla secara keseluruhan juga melibatkan sumber daya dari berbagai instansi dan unsur lain sesuai kewenangan masing-masing.
Karena itu, dukungan penanganan karhutla tidak semata-mata diukur dari besaran anggaran pemerintah daerah. Mobilisasi personel, kendaraan, peralatan serta sumber daya lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam operasi yang berlangsung di lapangan.
Di akhir keterangannya, Daniel menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan relawan yang terus bekerja menangani karhutla.
Menurutnya, para petugas di garis depan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari panas, asap, jarak tempuh yang jauh hingga risiko keselamatan saat menjalankan tugas.
“Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh personel Satgas, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, relawan serta masyarakat yang telah bekerja keras di lapangan,” tuturnya.
Pemkab Melawi, lanjut Daniel, akan terus mengevaluasi perkembangan karhutla dan kebutuhan operasi di lapangan. Apabila kondisi membutuhkan dukungan tambahan, hal tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi serta koordinasi lebih lanjut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan siapa yang paling banyak bekerja atau siapa yang paling besar mengeluarkan anggaran. Yang paling penting adalah kesatuan komando, gotong royong, keterbukaan informasi dan keberpihakan kepada masyarakat serta para petugas yang bekerja di garis depan,” pungkasnya. [SK]
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
