 |
| Rapat Koordinasi Mitigasi Karhutla Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (24/9/2026). SUARASINTANG/SK |
Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat memimpin Rapat Koordinasi Mitigasi Karhutla Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (24/9/2026).
Rapat tersebut membahas strategi mitigasi dan penanganan karhutla ke depan sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah konkret menghadapi karhutla dan persoalan air payau.
Krisantus mengatakan, karhutla dan air payau merupakan persoalan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah antisipasi yang lebih terencana agar risiko dan dampaknya dapat ditekan pada tahun-tahun berikutnya.
“Terlepas dari adanya El Nino di tahun 2026 ini yang menyebabkan tingginya potensi kebakaran, tentunya kita juga harus bersiap sedia dengan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah kembali terulangnya bencana karhutla sebesar ini di tahun yang akan datang,” ujar Krisantus.
Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan vegetasi dan lingkungan, tetapi juga meluas ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, perekonomian, transportasi hingga aktivitas pemerintahan.
Kabut asap akibat karhutla dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu penerbangan, transportasi darat dan sungai, kegiatan belajar mengajar serta produktivitas masyarakat.
Krisantus menegaskan, karhutla dan persoalan air payau merupakan masalah yang hampir setiap tahun muncul, meskipun tingkat keparahannya dapat berbeda.
“Yang menyebabkan potensi kebakaran, tentu kita juga harus bersiap sedia dengan berbagai langkah. Karena ini terjadi hampir setiap tahun. Air payau setiap tahun. Asap setiap tahun, walaupun tingkat keparahannya tidak seperti tahun ini,” katanya.
Ia menilai penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan setelah api muncul. Upaya pencegahan dan mitigasi harus dimulai lebih awal, dilakukan secara terukur, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Tentu kita tidak bisa berdiam diri. Oleh sebab itu, pada forum yang baik ini, kita semua kumpul di sini. Mari kita memberikan sumbang saran, pemikiran yang konstruktif, holistik, dalam rangka mencari langkah-langkah konkret ke depan: mitigasi terhadap karhutla, kemudian mengatasi air yang selalu asin setiap tahun,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Krisantus meminta perangkat daerah, Forkopimda, akademisi, BMKG, BRGM serta perusahaan perkebunan memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi maupun pemberian bantuan air bersih yang sifatnya sementara. Diperlukan strategi jangka panjang yang mampu mengurangi risiko sejak sebelum bencana terjadi.
Sedikitnya terdapat tiga aspek yang didorong untuk diperkuat, yakni pencegahan dan kesiapsiagaan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung deteksi dini dan penanganan karhutla.
Sementara untuk menghadapi persoalan air payau yang berulang, Krisantus mendorong percepatan pembangunan reservoir dan sarana penampungan air baku. Selain itu, diperlukan kajian terkait pembangunan instalasi pengolahan air payau menjadi air tawar.
Ia menilai persoalan ketersediaan air membutuhkan perencanaan jangka panjang dan sinergi lintas sektor agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang memadai, terutama saat musim kemarau.
“Harapan kita, apa yang kita bahas hari ini tidak berhenti pada rapat saja. Harus ada langkah konkret yang bisa kita tindak lanjuti bersama, sehingga persoalan yang terus berulang setiap tahun ini dapat kita mitigasi dengan lebih baik,” pungkasnya. [SK]
