|

Kemarau Panjang Berdampak Luas, Pemkot Pontianak Perkuat Penanganan Air Bersih hingga Harga Kebutuhan Pokok

 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat memimpin rapat koordinasi jajaran Pemkot Pontianak di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (28/9/2026). SUARASINTANG/SK
Pontianak (Suara Sintang) – Kemarau panjang yang melanda Kota Pontianak dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya memicu persoalan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga memengaruhi ketersediaan air bersih, kesehatan hingga harga kebutuhan pokok.

Pemerintah Kota Pontianak pun memperkuat langkah penanganan sekaligus melakukan pembenahan di sejumlah sektor untuk merespons dampak perubahan kondisi alam tersebut.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kondisi yang terjadi menjadi bahan evaluasi bagi jajaran Pemkot Pontianak agar lebih cepat merespons berbagai persoalan di lapangan.

“Karhutla dampaknya ke banyak hal. Ada kesehatan, pendidikan, air bersih, harga kebutuhan pokok, lingkungan dan kebersihan kota. Semua ini harus kita respons,” ujar Edi usai memimpin rapat koordinasi jajaran Pemkot Pontianak di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, kemarau yang berlangsung cukup panjang membuat dampaknya dirasakan pada berbagai layanan dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah dituntut lebih peka membaca perubahan kondisi di lapangan dan mengambil langkah sebelum persoalan berkembang lebih besar.

“Pola kerja kita harus lebih antisipatif. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru bergerak. Respon, peduli dan tanggap harus menjadi cara kita bekerja,” katanya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah ketersediaan air bersih. Kemarau panjang turut memengaruhi kondisi sumber air baku sehingga Pemkot Pontianak terus mencari sumber alternatif, termasuk hingga wilayah Desa Biong, Kabupaten Kubu Raya.

“Kemarin kita sudah cek beberapa lokasi yang berpotensi menyediakan air baku,” papar Edi.

Di sisi lain, Perumda Air Minum diminta segera memfungsikan lima pompa yang berada di Penepat untuk mengetahui kapasitas sumber air yang dapat dimanfaatkan guna mendukung kebutuhan air baku Kota Pontianak.

Distribusi air bersih kepada masyarakat juga tetap dilakukan secara kondisional sesuai kebutuhan. Camat dan lurah diminta memantau kondisi wilayah serta segera berkoordinasi apabila terdapat kebutuhan distribusi air bersih.

Dari sektor kesehatan, Dinas Kesehatan diminta memperkuat respons terhadap gangguan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi asap maupun dampak penggunaan air dengan kadar garam tinggi. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup diarahkan memastikan informasi mengenai kualitas udara disampaikan secara tepat dan terukur kepada masyarakat.

“Informasi kualitas udara disampaikan dengan konteks yang tepat. Jika sedang berbahaya atau parah, perlu ditampilkan imbauan,” imbuhnya.

Dampak kemarau terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian Pemkot Pontianak. Pemerintah berencana menggelar pasar murah bersamaan dengan kegiatan Car Free Day dengan menyediakan sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk sayur-mayur.

Langkah tersebut dilakukan untuk membantu menjaga ketersediaan barang sekaligus mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Yang kita jaga adalah kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Saya minta dinas terkait turun monitoring harga serta mitigasi lonjakan harga,” sebut Edi.

Pembenahan juga diarahkan pada kesiapan menghadapi perubahan kondisi alam berikutnya. Dinas Pekerjaan Umum bersama camat dan lurah diminta memastikan saluran drainase berfungsi dengan baik menjelang musim penghujan dan potensi air pasang pada akhir tahun.

Pengawasan terhadap pembangunan dan berbagai proyek di wilayah Kota Pontianak juga diperkuat agar pelaksanaannya tidak mengganggu drainase, akses masyarakat maupun kondisi lingkungan. Penataan jaringan utilitas, terutama kabel internet yang belum tertata, turut menjadi perhatian pemerintah.

Edi juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan dengan tetap memperhatikan ketentuan administrasi dan akuntabilitas.

“Ini momentum untuk kita berbenah. Pemerintah harus lebih cepat membaca situasi, lebih peduli terhadap dampaknya kepada masyarakat, dan lebih tanggap dalam mengambil tindakan,” tuturnya.

Ia menambahkan, upaya pembenahan membutuhkan kerja bersama antara perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dunia usaha, aparat keamanan dan masyarakat.

Program Indonesia ASRI juga akan terus digiatkan melalui berbagai aksi nyata untuk menjaga kebersihan, lingkungan dan kualitas ruang kota.

“Kita ingin sistem kerja yang lebih siap menghadapi perubahan kondisi ke depan,” pungkasnya. [SK]

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini

 
Play
Play