 |
| Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala ,Dorong Pemprov Kalbar Ubah Satu Terminal Khusus di Tayan Menjadi Terminal Umum. SUARASINTANG |
Langkah tersebut mengemuka dalam Pertemuan Koordinasi Penetapan Bencana Kekeringan yang Berdampak terhadap Berhentinya Angkutan Sungai, khususnya distribusi Crude Palm Oil (CPO), yang dipimpin Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala di Pendopo Bupati Sintang, Senin (21/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asisten, kepala bagian, serta Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Tebelian Sintang dan jajaran terkait.
Pertemuan dilakukan untuk membahas dampak kemarau panjang terhadap berbagai sektor sekaligus mencari solusi agar terganggunya transportasi sungai tidak semakin menghambat aktivitas perkebunan, perdagangan, dan industri kelapa sawit di Kabupaten Sintang.
Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, kemarau panjang saat ini telah memberikan dampak nyata terhadap kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Tidak hanya mengganggu ketersediaan air, kondisi tersebut juga mulai menghambat transportasi sungai, perkebunan, serta perdagangan.
“Untuk menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan memang persyaratannya cukup sulit. Tetapi fakta di lapangan sudah menunjukkan bahwa bencana kekeringan terjadi dan dampaknya sudah kita rasakan. Saya sudah bertemu dengan seluruh PKS yang ada, sebanyak 13 PKS. Mereka mengeluhkan kurangnya terminal bongkar muat CPO di Tayan,” jelas Gregorius Herkulanus Bala.
Menurut Bupati, keterbatasan terminal bongkar muat di Tayan menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dicarikan solusi karena kondisi tersebut berkaitan langsung dengan kelancaran distribusi CPO dari Kabupaten Sintang.
“Saat ini yang tersedia baru dua terminal. Karena itu, perlu ada penambahan atau satu terminal khusus yang ada di Tayan diubah penggunaannya menjadi terminal umum, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bongkar muat CPO,” tegasnya.
Bupati berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat mengambil kebijakan tersebut sebagai langkah cepat untuk membantu mengurai persoalan tata niaga CPO yang saat ini terjadi.
“Ini salah satu solusi yang harus segera kita dorong. Kalau satu terminal khusus di Tayan bisa diubah menjadi terminal umum, maka kapasitas bongkar muat CPO dapat bertambah. Ini akan membantu mengatasi penumpukan CPO dan pada akhirnya membantu PKS kembali menyerap TBS petani,” terang Bupati.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang Supriyanto menjelaskan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Sintang untuk membahas persoalan tidak terserapnya Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik masyarakat.
“Dari hasil pertemuan, semua PKS mengakui bahwa tangki penampung CPO, baik di pabrik, terminal maupun di hilir, sudah penuh. Persoalan ini juga dialami oleh kabupaten lain di Kalimantan Barat dan sudah dilakukan rapat-rapat di tingkat provinsi,” ungkap Supriyanto.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari terganggunya transportasi sungai akibat rendahnya debit air. Ketika angkutan sungai tidak dapat beroperasi secara normal, pengiriman CPO menuju wilayah hilir ikut terhambat sehingga tangki-tangki penampungan di berbagai titik menjadi penuh.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Atas kondisi ini, kami menyarankan Bupati Sintang juga menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan, bukan hanya status tanggap darurat bencana karhutla,” terang Supriyanto.
Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Tebelian Sintang Dharmawan Wahyu Adhi menjelaskan bahwa terdapat potensi hujan dengan intensitas cukup tinggi dalam satu minggu ke depan.
“Sampai dengan Oktober nanti curah hujan akan mulai meningkat. Namun, kondisi saat ini masih perlu diwaspadai. Penerbangan di Bandara Tebelian sendiri pada bulan September terkendala oleh jarak pandang,” terang Dharmawan.
Kendati curah hujan diperkirakan mulai meningkat, Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengingatkan bahwa turunnya hujan belum otomatis membuat kondisi sungai segera kembali normal.
“Kalaupun Oktober sudah ada hujan, belum tentu langsung menaikkan debit air sungai dan ponton CPO belum bisa masuk. Kami memperkirakan kondisi ini bisa berlangsung sampai Desember 2026. Ada curah hujan memang membantu menyelamatkan tanaman dan memenuhi kebutuhan air bersih, tetapi belum tentu langsung menyelesaikan persoalan CPO dan BBM,” jelas Kusnidar.
Kusnidar juga menjelaskan bahwa untuk menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah data mengenai luas sawah, ladang dan perkebunan yang mengalami puso, gangguan kehidupan masyarakat, cakupan wilayah terdampak, kondisi krisis air serta hasil kajian lapangan BPBD.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Kurniawan menyarankan agar Pemkab Sintang segera menyampaikan kondisi tersebut secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Pemkab Sintang perlu segera mengirim surat kepada Pemprov Kalbar mengenai kondisi dan dampak kekeringan di Kabupaten Sintang terhadap distribusi CPO. Harapannya, Pemprov Kalbar dapat mengambil kebijakan, termasuk mengubah satu terminal khusus di Tayan menjadi terminal umum bongkar muat CPO,” jelas Kurniawan.
Menurutnya, perubahan tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk memperbesar kapasitas bongkar muat CPO di Tayan di tengah kondisi terbatasnya angkutan sungai. Dengan bertambahnya fasilitas yang dapat digunakan, diharapkan distribusi CPO dari wilayah Sintang dapat kembali berjalan dan penyerapan TBS masyarakat oleh PKS dapat berangsur normal.
Dengan demikian, Pemkab Sintang tidak hanya melakukan penanganan terhadap dampak kekeringan, tetapi juga mendorong solusi pada mata rantai tata niaga kelapa sawit, khususnya pada titik bongkar muat di Tayan.
Usulan perubahan satu terminal khusus menjadi terminal umum tersebut kini menjadi salah satu langkah konkret yang akan didorong Pemkab Sintang kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, agar persoalan penumpukan CPO, terganggunya penyerapan TBS petani, dan terhambatnya aktivitas industri kelapa sawit dapat segera ditangani.
