 |
| FGD berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Senin (28/9/2026), dan dipimpin Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Bidang Pemerintahan, Yustinus J. SUARASINTANG/SK |
FGD yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Senin (28/9/2026), dipimpin Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Bidang Pemerintahan, Yustinus J.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Hengky Arianto, para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, perwakilan Inspektorat Sintang, BKPSDM Sintang, BRIDA Sintang, serta sejumlah staf.
Yustinus J mengatakan, FGD tersebut digelar untuk menghimpun masukan, saran, dan pendapat dari peserta sebagai bagian dari persiapan penerapan Perbup Sintang Nomor 29 Tahun 2026.
“Kita ingin mendapatkan banyak perhatian, masukan, saran dan pendapat dari peserta FGD dalam rangka kesiapan penerapan Perbup tersebut,” ujar Yustinus.
Menurutnya, pembahasan diperlukan agar para peserta memahami secara menyeluruh hak ASN sekaligus mekanisme yang harus ditempuh untuk memperoleh bantuan hukum. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman antarperangkat daerah dalam pelaksanaan regulasi tersebut.
“Diharapkan para peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan mekanisme memperoleh bantuan hukum bagi ASN. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati Sintang Nomor 29 Tahun 2026, sehingga pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sintang Hengky Arianto menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Menurut Hengky, kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi ASN dalam menjalankan tugas kedinasan.
“Bantuan hukum ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” terang Hengky.
Ia menjelaskan, bantuan hukum diberikan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau jabatan ASN, baik dalam perkara litigasi maupun nonlitigasi. Namun, pemberian bantuan hukum tetap memperhatikan sejumlah pengecualian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Bantuan hukum diberikan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau jabatan ASN baik perkara litigasi maupun nonlitigasi dengan tetap memperhatikan pengecualian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” katanya.
Hengky menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya memberikan perlindungan hukum bagi pegawai ASN agar dapat menjalankan tugas kedinasan dengan lebih aman dan nyaman.
“Pemerintah Kabupaten Sintang berupaya memberikan perlindungan hukum bagi Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan rasa aman dan nyaman sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib dan berlandaskan kepastian hukum,” pungkasnya. [SK]
