.jpeg) |
| Wapres Gibran saat pantau karhutla di Kubu Raya bersama Bupati Sujiwo. SUARASINTANG/SK |
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kebakaran lahan gambut sekaligus penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut.
Sujiwo mengatakan, luas lahan yang terbakar di Desa Sungai Malaya mencapai sekitar 2,1 hektare. Namun, kondisi karhutla saat ini relatif terkendali berkat penanganan bersama berbagai unsur.
Penanganan di lapangan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, pemerintah kecamatan dan desa, serta para relawan.
“Menurut saya, saya saksi karena saya juga sering ke lapangan. Sudah sangat luar biasa. Dan untuk Kubu Raya berdasarkan aplikasi BMKG, saat ini ada sembilan titik. Cukup terkendali. Hanya sekarang yang sedang menyala itu di Teluk Bakung dan Pasak Piang,” ujar Sujiwo.
Meski kondisi karhutla relatif terkendali, Sujiwo menegaskan penanganan tidak boleh hanya dilakukan ketika api sudah muncul. Menurutnya, langkah mitigasi dan pencegahan harus diperkuat agar kebakaran tidak terus berulang, terutama saat Kubu Raya menghadapi musim kemarau panjang.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dalam pembangunan infrastruktur pengendalian kebakaran, seperti embung dan sumur bor, di kawasan yang rawan karhutla.
“Kalau kemudian ini tidak diatensi dari pemerintah pusat, bagaimana mengatasinya, apakah embung, apakah sumur bor, atau bentuknya supaya tidak berulang-ulang seperti ini,” katanya.
Sujiwo mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala pemerintah daerah dalam menangani persoalan karhutla secara menyeluruh. Karena itu, ia berharap kunjungan Wakil Presiden dapat mendorong perhatian lebih besar dari pemerintah pusat terhadap upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Kubu Raya.
Selain persoalan karhutla, Sujiwo juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan di kawasan Sungai Malaya.
Ia menjelaskan, jalan tersebut masih berstatus sebagai aset PT BPK sehingga Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk melakukan pembangunan.
“Saya sudah minta dengan PT BPK, apalagi ini diatensi Pak Wapres, kepada PT BPK, saya minta untuk tahun ini wajib hukumnya untuk dibangun,” tegas Sujiwo.
Menurutnya, apabila PT BPK tidak mampu membangun jalan tersebut, aset jalan diharapkan dapat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan pada tahun berikutnya.
“Kalau memang sudah menjadi aset kita, saya pastikan tahun depan kita bangun,” ujarnya.
Sambil menunggu kepastian pembangunan, Sujiwo meminta PT BPK melakukan penyiraman jalan selama musim kemarau. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi debu yang mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat sekitar.
Sujiwo berharap persoalan karhutla dan infrastruktur di Sungai Malaya dapat segera memperoleh solusi konkret melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, aparat keamanan, dan masyarakat. [SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
