Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Operasi Kontingensi Aman Nusa I dan Aman Nusa II Tahun 2026 yang digelar di Halaman Mapolres Mempawah, Rabu (9/9/2026).
Apel dipimpin Wakapolres Mempawah Kompol Reynaldi Guzel. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel, kendaraan, peralatan operasional, sistem komunikasi hingga pola pengendalian dalam menghadapi kondisi darurat.
Kompol Reynaldi menegaskan, apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan pengecekan nyata terhadap kemampuan jajaran kepolisian dalam menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi.
“Apel kesiapsiagaan yang kita laksanakan hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi juga antisipasi dan mitigasi situasi tak terduga,” tegasnya.
Menurut Reynaldi, dinamika keamanan saat ini semakin kompleks. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dapat muncul akibat berbagai persoalan, mulai dari masalah sosial dan ekonomi, sengketa antarkelompok hingga informasi provokatif yang beredar di ruang digital.
Karena itu, Polri menyiapkan Operasi Kontingensi Aman Nusa I untuk menghadapi konflik sosial dan Aman Nusa II dalam penanganan bencana alam maupun keadaan kontingensi yang berdampak terhadap keselamatan masyarakat.
Dalam menghadapi potensi konflik sosial, Reynaldi meminta personel tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah konflik terjadi. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin dengan memperkuat fungsi intelijen untuk melakukan deteksi dan peringatan dini.
Bhabinkamtibmas juga diminta semakin aktif turun ke tengah masyarakat untuk menyerap informasi serta membangun komunikasi dengan berbagai elemen, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda hingga kelompok masyarakat lainnya.
“Yang paling utama adalah bagaimana kita mampu mencegah konflik sejak dini,” ujarnya.
Setiap informasi yang berpotensi memicu konflik, lanjut Reynaldi, harus segera dianalisis, dilaporkan secara berjenjang dan ditindaklanjuti melalui langkah preemtif maupun preventif.
Pendekatan dialog dan komunikasi juga harus dikedepankan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Namun, apabila situasi berkembang dan tindakan kepolisian diperlukan, penanganannya harus dilakukan secara profesional, proporsional, terukur dan sesuai prosedur dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
“Jangan sampai tindakan kita justru memperbesar eskalasi. Pemahaman terhadap akar persoalan dan karakteristik wilayah menjadi kunci dalam mencegah konflik berkembang,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan penanganan konflik tidak semata-mata diukur dari kemampuan polisi menghentikan konflik yang telah terjadi. Keberhasilan terbesar justru ketika potensi konflik dapat dicegah sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.
Sementara dalam menghadapi bencana melalui Operasi Aman Nusa II, Reynaldi menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan respons. Menurutnya, ketika bencana terjadi, masyarakat akan menunggu kehadiran negara.
Karena itu, Polri tidak dapat bekerja sendiri. Penanganan bencana harus dilakukan secara terpadu bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD, tenaga kesehatan, relawan serta unsur terkait lainnya.
“Ketika bencana terjadi, masyarakat akan melihat dan menunggu kehadiran negara. Pada saat itulah Polri bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD, tenaga kesehatan, relawan dan unsur terkait lainnya harus hadir memberikan pertolongan,” jelasnya.
Seluruh peralatan yang diperiksa dalam apel juga diminta dipastikan dalam kondisi siap pakai. Peralatan tersebut meliputi kendaraan dinas, alat komunikasi, perlengkapan pemadaman Karhutla, peralatan evakuasi, alat pelindung diri, perlengkapan kesehatan, sarana pengamanan hingga peralatan lalu lintas.
“Jangan sampai ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, kita justru terkendala karena peralatan tidak siap atau personel tidak memahami cara penggunaannya,” tegas Reynaldi.
Khusus menghadapi Karhutla, seluruh jajaran Polres Mempawah diminta meningkatkan kewaspadaan di wilayah yang memiliki potensi kerawanan. Patroli, sosialisasi, imbauan kepada masyarakat serta koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat.
Polres Mempawah juga akan meningkatkan koordinasi bersama pemerintah daerah, TNI, BPBD, Manggala Agni, perusahaan, kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Apabila ditemukan titik api maupun kebakaran, penanganan diminta dilakukan secepat mungkin secara terpadu agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
Reynaldi juga menekankan pentingnya latihan dan simulasi untuk memastikan setiap personel memahami tugas, tanggung jawab, cara bertindak serta rantai komando ketika menghadapi situasi kontingensi.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan memiliki personel dan peralatan. Kemampuan mengambil keputusan secara cepat, bekerja sama lintas instansi serta kepedulian terhadap keselamatan masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap operasi.
Ia menegaskan keselamatan masyarakat dan personel harus menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Pendekatan preemtif, preventif dan humanis harus dikedepankan, sedangkan penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional dan terukur.
Prinsip tersebut sejalan dengan semboyan Salus Populi Suprema Lex Esto yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.
“Setiap langkah dan tindakan kita harus benar-benar bermuara pada keselamatan masyarakat, perlindungan masyarakat dan terpeliharanya keamanan serta ketertiban masyarakat,” ucapnya.
Reynaldi meminta kesiapsiagaan tidak berhenti di tingkat Polres, tetapi harus terbangun hingga jajaran Polsek dan Bhabinkamtibmas. Sebab, tidak ada yang mengetahui kapan konflik sosial maupun bencana akan terjadi.
Namun, satu hal yang harus dipastikan, ketika situasi tersebut benar-benar terjadi, Polres Mempawah tidak boleh berada dalam kondisi tidak siap.
“Data yang tepat menjadi pijakan, gerak yang cepat menjadi tuntutan, dan kerja yang cermat menjadi jaminan keselamatan,” pungkasnya. [SK]